PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Pemerintah Kota Palangka Raya memutuskan tidak menerapkan kebijakan work from home (WFH) meskipun terdapat imbauan dari pemerintah pusat. Keputusan tersebut di ambil sebagai langkah menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan maksimal.
Wakil Wali Kota Palangka Raya H. Achmad Zaini menyampaikan, kebijakan ini merupakan hasil pertimbangan kondisi daerah serta kebutuhan pelayanan publik, khususnya pada sektor vital seperti fasilitas kesehatan.
“Untuk Kota Palangka Raya tidak ada WFH. Memang ada edaran dari pusat, dan di tingkat provinsi sebagian sudah menerapkan. Namun, khusus Palangka Raya, Pak Wali Kota mengambil kebijakan tidak menerapkan WFH,” ujarnya, Senin(30/30/202).
Ia menjelaskan, keputusan tersebut di dasari keinginan pemerintah daerah untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam situasi yang berpotensi rawan, termasuk di fasilitas kesehatan.
“Kita ingin lebih dekat dengan masyarakat, apalagi dalam kondisi yang memungkinkan terjadi hal-hal yang membutuhkan kesiapsiagaan, seperti di fasilitas kesehatan. Itu harus standby dan di jaga,” lanjutnya.
Menurutnya, kehadiran langsung petugas di lapangan terbukti efektif dalam menjaga kualitas pelayanan. Hal ini terlihat dari kesiapan tenaga di berbagai fasilitas kesehatan di Kota Palangka Raya.
“Alhamdulillah, petugas kita bisa hadir di faskes-faskes yang ada. Sampai saat ini juga tidak ada keluhan yang kita terima dari masyarakat,” ungkapnya.
Ia menambahkan, tidak adanya keluhan menjadi indikator bahwa pelayanan publik di Kota Palangka Raya tetap berjalan dengan baik meskipun tidak menerapkan sistem kerja dari rumah.
“Artinya, pelayanan yang ada di Kota Palangka Raya ini bisa berjalan dengan baik,” tandasnya.
Pemerintah Kota Palangka Raya menegaskan akan terus memantau perkembangan situasi dan memastikan seluruh layanan kepada masyarakat tetap optimal, terutama pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar warga. (bam)
