Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud Minta Maaf: Batalkan Anggaran Mewah dan Copot Keluarga dari Jabatan
KALTENG.CO-Menanggapi tekanan besar dari gelombang protes massa yang memadati jalanan Samarinda, Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, akhirnya mengambil langkah persuasif.
Melalui pernyataan resmi di akun media sosial pribadinya pada Senin (27/4/2026), Rudy menyampaikan permohonan maaf terbuka sekaligus mengumumkan kebijakan strategis untuk meredam kegaduhan publik.
Langkah ini diambil pasca unjuk rasa besar-besaran yang melibatkan sekitar 3.000 massa pada 21 April lalu. Dua isu utama yang menjadi sorotan tajam adalah alokasi anggaran renovasi rumah jabatan yang dinilai fantastis serta tudingan praktik nepotisme di lingkungan Pemprov Kaltim.
Evaluasi Anggaran Renovasi Rumah Dinas Senilai Rp 25 Miliar
Salah satu poin yang memicu kemarahan publik adalah rencana renovasi rumah jabatan gubernur yang menelan biaya hingga Rp 25 miliar. Berdasarkan data yang beredar, anggaran tersebut mencakup 57 item belanja, termasuk pengadaan barang-barang mewah seperti kursi pijat dan akuarium air laut yang dianggap tidak mendesak.
Rudy Mas’ud mengklarifikasi bahwa perencanaan anggaran tersebut sebenarnya sudah tersusun sebelum masa jabatannya dimulai. Namun, ia memilih untuk tidak “cuci tangan” dan mengambil tanggung jawab penuh.
“Perlu kami sampaikan secara jujur bahwa perencanaan paket renovasi rumah 25 miliar tersebut memang sudah ada sebelum kami menjabat. Namun, saya menyadari sebagai Gubernur saat ini, tanggung jawab tetap ada pada saya,” ujar Rudy dalam unggahannya.
Langkah Konkret: Audit Ulang dan Biaya Pribadi
Sebagai bentuk transparansi, Rudy menjanjikan dua langkah mitigasi terkait anggaran fasilitas ini:
Tanggung Biaya Pribadi: Rudy berkomitmen membiayai sendiri item-item yang dianggap di luar fungsi kedinasan, seperti kursi pijat dan akuarium air laut.
Audit Terbuka: Seluruh paket renovasi akan diaudit ulang secara transparan agar masyarakat dapat mengawasi langsung penggunaan dana daerah.
Memutus Rantai Nepotisme: Pencopotan Hijrah Mas’ud
Selain isu fasilitas mewah, tuntutan massa juga berfokus pada penghapusan praktik Dinasti Politik. Sorotan utama tertuju pada posisi Hijrah Mas’ud yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP).
Demi memulihkan kepercayaan masyarakat, Rudy secara tegas menyatakan akan meniadakan peran keluarga dalam struktur pemerintahan.
Keputusan Tegas: Mencopot Hijrah Mas’ud dari jabatan strategis di TAGUPP.
Komitmen Kedepan: Menjamin tidak ada keterlibatan keluarga dalam peran struktural yang berhubungan langsung dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
“Ini adalah bentuk upaya kami menjaga kepercayaan publik,” tegasnya.
Kilas Balik Protes: “Jabatan Publik Bukan Warisan Keluarga”
Gelombang protes yang terjadi di depan Kantor Gubernur Kaltim beberapa waktu lalu merupakan akumulasi dari keresahan berbagai elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, organisasi masyarakat (ormas), hingga masyarakat adat.
Aksi yang sempat diwarnai ketegangan ini membawa pesan kuat bahwa Kalimantan Timur harus bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Sebelumnya, publik juga sempat menyoroti pengadaan mobil dinas mewah jenis Range Rover senilai Rp 8,5 miliar, yang pada akhirnya dikembalikan kepada penyedia jasa setelah mendapat kritik keras.
Harapan ke Depan
Dengan adanya permohonan maaf dan langkah konkret ini, Rudy Mas’ud berharap tensi sosial di Kaltim dapat menurun. Ia meminta dukungan serta doa dari masyarakat agar program-program pemerintah selanjutnya dapat lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar rakyat Bumi Etam.
Respons cepat Gubernur Rudy Mas’ud menjadi ujian penting bagi kepemimpinannya dalam menyeimbangkan antara kebijakan birokrasi dan ekspektasi publik. Transparansi audit dan penghapusan nepotisme akan menjadi indikator utama apakah kepercayaan publik dapat pulih sepenuhnya di masa mendatang. (*/tur)
