Antrean BBM di Palangka Raya Sudah Meresahkan! Waket III DPRD Kalteng: Pertaminan Jangan Cuma Beri Penjelasan Normatif
PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Wakil Ketua III DPRD Kalimantan Tengah, Junaidi menegaskan perlunya langkah konkret dari Pertamina, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota Palangka Raya dalam mengatasi antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi beberapa hari terakhir di sejumlah SPBU.
Menurutnya, kondisi antrean yang terus mengular telah memicu keresahan masyarakat. Bahkan, DPRD Kalteng menyatakan dukungan apabila mahasiswa, ojek online, maupun elemen masyarakat melakukan aksi menyuarakan tuntutan terkait persoalan distribusi BBM tersebut.
“Kalau memang hari ini, besok, atau lusa ada aksi dari mahasiswa, ojek online, ataupun masyarakat, kita mendukung saja. Artinya memang Pertamina harus mendengar keresahan masyarakat,” ujarnya, Jumat (8/5/2026).
Junaidi menilai persoalan utama kemungkinan bukan pada ketersediaan stok di tingkat Pertamina, melainkan pada distribusi ke SPBU yang diduga tidak sesuai kebutuhan di lapangan.
Ia mengungkapkan, DPRD Kalteng sempat melakukan pemantauan langsung ke sejumlah SPBU dan menemukan indikasi berkurangnya pasokan BBM.
“Hasil temuan di lapangan, kebutuhan rata-rata SPBU sekitar 16 tangki per bulan, tetapi yang datang hanya sekitar delapan tangki. Jadi kemungkinan stok di Pertamina cukup, namun pengiriman ke SPBU kurang,” katanya.
Karena itu, ia meminta semua pihak tidak hanya menyampaikan penjelasan normatif kepada masyarakat, tetapi segera mengambil langkah nyata untuk mengurai antrean panjang yang terjadi.
Menurut Junaidi, solusi jangka pendek paling efektif saat ini ialah menambah distribusi Pertalite dan Pertamax ke seluruh SPBU di Kota Palangka Raya.
“Langkah konkretnya sederhana saja. Untuk sementara ini, Pertamina diminta menambah pengiriman hingga 100 persen atau dua kali lipat supaya antrean bisa segera terurai,” tegasnya.
Ia meyakini masyarakat tidak akan melakukan pembelian berlebihan apabila distribusi berjalan normal dan kebutuhan harian terpenuhi.
Selain itu, DPRD Kalteng juga berencana memanggil pihak Pertamina bersama pengusaha SPBU se-Kota Palangka Raya melalui rapat dengar pendapat (RDP) apabila persoalan tersebut terus berlarut.
Dalam pertemuan itu nantinya, DPRD akan mengevaluasi kesesuaian distribusi BBM dengan kebutuhan masyarakat, termasuk mendalami kemungkinan adanya persoalan lain dalam rantai penyaluran BBM.
“Kita ingin memastikan apakah pengiriman dari Pertamina ke SPBU benar-benar cukup atau memang ada persoalan lain di lapangan,” pungkasnya. (bam)
