PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Juru Bicara DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, H. Sudarsono menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis hasil rapat kerja Tim Pembahasan DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalimantan Tengah Akhir Tahun Anggaran 2025.
Laporan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026 yang dipimpin Ketua DPRD Kalteng, Arton S. Dohong, belum lama ini. Dalam penyampaiannya, Sudarsono menegaskan DPRD memberikan perhatian serius terhadap sektor tenaga kerja dan transmigrasi, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Tengah.
“DPRD merekomendasikan percepatan pembangunan gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi di Palangka Raya agar mampu meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal,” ujarnya.
Selain itu, DPRD juga mendorong pelaksanaan pelatihan kerja berbasis kebutuhan industri yang berkembang di Kalimantan Tengah. Penguatan fungsi pengawasan ketenagakerjaan juga menjadi sorotan guna memastikan hak-hak pekerja terlindungi dan perusahaan mematuhi aturan yang berlaku.
Di bidang transmigrasi, DPRD meminta pemerintah daerah memberi perhatian khusus terhadap masyarakat lokal di sekitar kawasan transmigrasi baru serta menjadikan kawasan tersebut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi pertanian baru.
Tak hanya itu, sektor kebudayaan turut menjadi perhatian DPRD. Sudarsono menyebut Kalimantan Tengah memiliki kekayaan budaya yang besar dengan 36 objek cagar budaya dan 25 warisan budaya tak benda yang perlu dijaga dan dikembangkan.
“DPRD merekomendasikan percepatan pendataan dan digitalisasi seluruh cagar budaya, revitalisasi Rumah Betang, museum dan situs sejarah, serta pengembangan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal,” katanya. Sementara pada sektor pariwisata, DPRD menilai peningkatan jumlah desa wisata menjadi 82 lokasi harus diimbangi dengan penguatan identitas pariwisata daerah melalui branding “Betang Harmony”.
Selain itu, DPRD juga menyoroti pentingnya peningkatan akses jalan dan infrastruktur menuju destinasi wisata, integrasi UMKM dalam ekosistem pariwisata, hingga penetapan target kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara lebih terukur.
Di bidang perpustakaan dan kearsipan, DPRD mengapresiasi meningkatnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) menjadi 72,94. Namun demikian, DPRD menilai tingkat kepatuhan kearsipan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih perlu mendapat perhatian serius.
Karena itu, DPRD merekomendasikan pembinaan berkala untuk memulihkan kepatuhan kearsipan OPD serta percepatan penerapan sistem kearsipan digital atau E-Arsip yang terintegrasi. “IPLM juga diharapkan dapat dijadikan salah satu indikator kinerja utama dalam pembangunan daerah,” tutup Sudarsono. (bam)
