DPRD Kalteng Soroti Ketimpangan Infrastruktur dan Drainase dalam LKPj Gubernur 2025
PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Juru Bicara Tim Pembahasan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, H. Sudarsono menyampaikan sejumlah catatan strategis terkait pembangunan dan infrastruktur dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalimantan Tengah Akhir Tahun Anggaran 2025.
Hal itu disampaikannya dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, saat membacakan laporan hasil rapat kerja tim pembahasan LKPj gubernur, belum lama ini.
Dalam laporannya, Sudarsono menyebut DPRD memberikan apresiasi terhadap capaian pembangunan fisik di Kalimantan Tengah, khususnya program kontrak tahun jamak atau multi-years contract, pembangunan perumahan, serta kawasan permukiman.
Namun demikian, DPRD juga menyoroti masih adanya ketimpangan pembangunan antarwilayah yang dinilai perlu menjadi perhatian serius pemerintah provinsi. “Pembangunan infrastruktur harus merata agar manfaatnya benar-benar dirasakan seluruh masyarakat Kalimantan Tengah,” ujar Sudarsono.
Pada sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), DPRD mencatat capaian kemantapan jalan provinsi telah mencapai 87,33 persen dan akses air minum layak sebesar 97,81 persen. Meski demikian, pembangunan drainase dinilai masih rendah karena baru mencapai 54,65 persen. Selain itu, DPRD juga menyoroti belum tuntasnya penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di sejumlah wilayah.
Karena itu, DPRD merekomendasikan percepatan penyelesaian RTRW Provinsi, peningkatan anggaran pembangunan drainase perkotaan guna mengurangi risiko banjir, serta pemerataan pembangunan jalan dan jembatan di seluruh daerah.
Di bidang perumahan dan kawasan permukiman, DPRD mengapresiasi capaian penyediaan rumah layak huni yang telah mencapai target 100 persen. Meski begitu, DPRD meminta pemerintah memperkuat program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), mempercepat sertifikasi tanah masyarakat, serta meningkatkan kualitas prasarana umum di kawasan bantaran sungai.
Sementara pada sektor perhubungan, DPRD menilai target pertumbuhan penumpang terminal maupun angkutan sungai dan danau belum tercapai secara optimal. Untuk itu, DPRD mendorong reaktivasi rencana pembangunan jalur kereta api Puruk Cahu–Bangkuang–Batanjung, evaluasi strategi peningkatan jumlah penumpang, hingga penegakan aturan tonase kendaraan sesuai Perda Nomor 7 Tahun 2012.
DPRD juga memberikan perhatian pada bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Pemerintah provinsi diminta memperkuat kapasitas aparatur desa, mendorong kemandirian BUMDes melalui pelatihan bisnis dan kemitraan dengan sektor swasta, serta mengalokasikan APBD untuk pembangunan infrastruktur desa yang belum terjangkau Dana Desa.
Selain itu, DPRD menyoroti keterbatasan sarana dan prasarana standar pelayanan minimal (SPM) di bidang penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran.
DPRD merekomendasikan agar anggaran logistik bencana seperti pangan dan sandang dialokasikan rutin dalam APBD dan tidak hanya bergantung pada Belanja Tidak Terduga (BTT). Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana juga dinilai penting dilakukan secara berkelanjutan.
Sudarsono menegaskan, laporan tersebut merupakan bentuk evaluasi kritis namun konstruktif DPRD agar pembangunan di Kalimantan Tengah pada tahun mendatang berjalan lebih efektif, efisien, dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. (bam)
