KALTENG.CO-Peta kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia memasuki babak baru. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan di Istana Negara, Jakarta, pada Senin sore (8/6/2026).
Langkah politik pria yang juga menjabat sebagai Presiden Partai Buruh ini menandai pergeseran strategi perjuangan kaum buruh—dari yang semula mendominasi jalanan, kini merambah langsung ke pusat pusaran kekuasaan.
Kantongi Restu KSPI, Pilih Berjuang dari Dalam
Keputusan Said Iqbal untuk merapat ke gerbong pemerintahan bukan tanpa pertimbangan matang. Kepada awak media, ia menegaskan bahwa langkah ini telah melalui proses diskusi panjang dan direstui oleh organisasi buruh yang dipimpinnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
Menurut Said, para buruh di bawah naungan KSPI memberikan dukungan penuh agar aspirasi mereka bisa dikawal langsung dari dalam sistem pemerintahan.
“Setelah kami diskusikan di KSPI khususnya dan kawan-kawan buruh, kami memutuskan untuk juga berjuang melalui di dalam,” ujar Said Iqbal di Istana Negara.
Ia menambahkan bahwa platform politik Presiden Prabowo Subianto yang dinilai berpihak pada rakyat kecil menjadi alasan kuat di balik kesediaannya menerima jabatan ini. Platform tersebut mencakup keberpihakan pada elemen krusial bangsa, mulai dari buruh, petani, nelayan, hingga guru.
Menjadi ‘Penyeimbang’ Dominasi Suara Pengusaha
Di dalam kabinet, tugas utama Said Iqbal adalah memberikan masukan taktis dan analisis kebijakan yang mendalam, khususnya di sektor ketenagakerjaan.
Said Iqbal secara blak-blakan menyoroti komposisi lingkar dalam Istana saat ini yang dinilai didominasi oleh tokoh-tokoh yang merepresentasikan kepentingan pengusaha dan pemilik modal. Ia menyebut beberapa nama besar seperti:
Airlangga Hartarto
Bahlil Lahadalia
Rosan Roeslani
Luhut Binsar Panjaitan
Said menilai kehadiran dirinya sangat krusial untuk menjaga keseimbangan regulasi agar tidak timpang ke satu sisi.
“(Mereka) banyak memberikan masukan perihal yang bersifat dengan kepemilikan modal, yang dari buruh kan tidak ada. Perjuangan kaum buruh harus terus disuarakan, termasuk dari dalam Istana,” tegasnya.
Meskipun kini berstatus sebagai pejabat Istana, Said Iqbal berjanji akan tetap mempertahankan sikap kritisnya dan bersuara lantang demi membela hak-hak pekerja.
Agenda Prioritas: Mengawal RUU Ketenagakerjaan
Saat ditanya mengenai target jangka pendeknya, Said Iqbal memberikan jawaban yang tegas. Agenda tunggal yang menjadi prioritas utamanya saat ini adalah mengawal regulasi hukum ketenagakerjaan yang berkeadilan.
“RUU Ketenagakerjaan, RUU Ketenagakerjaan (menjadi prioritas),” cetus Said berulang-ulang, menekankan betapa krusialnya rancangan undang-undang tersebut bagi masa depan kesejahteraan pekerja di Indonesia.
Pelantikan Bersamaan dengan Kepala Badan Gizi Nasional yang Baru
Prosesi pelantikan Said Iqbal sore itu berlangsung bersamaan dengan pelantikan Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru.
Nanik S. Deyang resmi dilantik oleh Presiden Prabowo untuk menggantikan Dadan Hindayana. Sebagai informasi, Dadan Hindayana kini telah dinonaktifkan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus dugaan korupsi tata kelola anggaran pada program unggulan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dengan masuknya Said Iqbal ke dalam jajaran penasihat presiden, publik kini menanti apakah kehadiran tokoh buruh ini mampu melahirkan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih pro-rakyat, atau justru terhanyut dalam arus birokrasi istana. (*/tur)
