SKY Minta Pemerintah dan BUMN Energi Perkuat Jaminan Pasokan BBM serta Batu Bara
LAMPUNG SELATAN, Kalteng.co – Anggota Komisi XII DPR RI, Sigit K. Yunianto menegaskan, keberlanjutan pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan batu bara untuk pembangkit listrik menjadi faktor strategis yang tidak boleh diabaikan dalam menjaga ketahanan energi nasional. Penegasan tersebut disampaikan Sigit saat mengikuti kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Ketenagalistrikan Komisi XII DPR RI di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Rabu (10/6/2026).
Menurutnya, ketersediaan energi primer yang memadai merupakan fondasi penting bagi keberlangsungan layanan listrik dan aktivitas perekonomian nasional. “Ketersediaan BBM dan batu bara bagi pembangkit listrik merupakan hal mendasar yang harus kita jaga bersama. Ini bukan hanya soal listrik, tapi juga ketahanan energi nasional secara keseluruhan,” ujar legislator yang akrab disapa SKY tersebut.
Politisi PDI Perjuangan itu menilai, keandalan sektor ketenagalistrikan sangat bergantung pada kepastian pasokan energi. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan perlu memastikan distribusi BBM dan suplai batu bara berjalan lancar agar kebutuhan masyarakat maupun dunia usaha tetap terpenuhi. “Pasokan BBM dan ketersediaan batu bara bagi pembangkit listrik harus menjadi perhatian bersama, mengingat keduanya merupakan faktor penting dalam menjaga keandalan pasokan energi bagi masyarakat maupun sektor industri,” kata Sigit.
Dalam agenda kunjungan kerja tersebut, Panja Ketenagalistrikan Komisi XII DPR RI melakukan pembahasan bersama sejumlah instansi dan perusahaan strategis di sektor energi. Hadir dalam pertemuan itu antara lain Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Pelaksana Tugas Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), serta jajaran manajemen PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Patra Niaga, PT PGN Tbk, PT PLN (Persero), dan PT PLN Nusantara Power.
Sigit menekankan, penguatan ketahanan energi harus dilakukan secara terintegrasi, mulai dari aspek produksi, distribusi, hingga kesiapan infrastruktur pendukung. Dengan demikian, potensi gangguan pasokan energi dapat diminimalkan dan pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga.
Kunjungan kerja Panja Ketenagalistrikan Komisi XII DPR RI tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap sektor energi nasional. Selain meninjau kesiapan infrastruktur dan sistem pasokan energi, kegiatan ini juga bertujuan menghimpun berbagai masukan dari para pemangku kepentingan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan rekomendasi untuk memperkuat ketahanan energi serta meningkatkan keandalan sistem kelistrikan di Indonesia. (pra)
