Perkuat Ketahanan Daerah, Pemkab Sukamara Siap Akselerasi 6 Sektor Pelayanan Dasar Pasca-KPPD III
JAKARTA, Kalteng.co-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukamara menegaskan komitmennya untuk melakukan percepatan pembangunan daerah serta perbaikan kualitas layanan publik secara masif. Komitmen ini disampaikan langsung oleh Bupati Sukamara, Masduki, ST, seusai menghadiri dan menyelesaikan rangkaian kegiatan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan III yang resmi ditutup pada Jumat (24/7/2026).
Program strategis bertaraf nasional yang diselenggarakan atas kerja sama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) bersama Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) dan Lee Kuan Yew School of Public Policy (LKYSPP) tersebut menjadi momentum krusial bagi jajaran kepemimpinan Kabupaten Sukamara untuk mengadopsi tata kelola pemerintahan yang responsif, adaptif, dan berorientasi pada hasil.
Fokus Utama: Akselerasi 6 Sektor Pelayanan Dasar
Seusai acara penutupan, Pj Bupati Sukamara menegaskan bahwa seluruh gagasan, strategi kepemimpinan, dan wawasan kebangsaan serta ketahanan nasional yang diperoleh dari para pakar dan pengajar Lemhannas RI maupun BPSDM Kemendagri tidak akan sekadar menjadi catatan di atas kertas. Pemkab Sukamara berkomitmen penuh untuk mengimplementasikan hasil pembekalan tersebut secara kontekstual di lapangan.
Fokus utama transformasi tata kelola Pemkab Sukamara ke depan akan diakselerasikan pada 6 (enam) sektor pelayanan dasar masyarakat, yaitu:
Pendidikan – Peningkatan mutu pembelajaran, fasilitasi sarana prasarana sekolah, dan pemerataan akses pendidikan di wilayah terpencil.
Kesehatan – Penguatan fasilitas kesehatan tingkat pertama, penurunan angka stunting, dan optimalisasi jaminan kesehatan masyarakat.
Infrastruktur – Peningkatan konektivitas jalan antar-kecamatan dan desa untuk memperlancar arus barang dan jasa.
Perumahan Rakyat dan Permukiman – Penyediaan hunian layak huni serta penataan lingkungan permukiman yang sehat.
Trantibumlinmas – Penguatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
Sosial – Penanganan kemiskinan ekstrem dan penguatan jaring pengaman sosial bagi warga rentan.
“Alhamdulillah, pada hari Jumat ini kita baru saja melaksanakan penutupan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) III. Banyak materi dan ilmu mendalam yang kita dapatkan, baik dari Lemhannas RI, BPSDM, maupun mitra strategis lainnya. Seluruh ilmu ini akan langsung kita terapkan di Kabupaten Sukamara, terutama dalam mengoptimalkan enam sektor pelayanan dasar demi kemajuan, kesejahteraan, dan kemakmuran seluruh masyarakat Sukamara,” ujar Bupati Sukamara dalam keterangan resminya.
Sinergi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat
Lebih lanjut, pihak Pemkab Sukamara menggarisbawahi pentingnya semangat kolaborasi bertema kepemimpinan transformatif. Keberhasilan penguatan pelayanan publik di daerah tidak dapat bergerak sendiri-sendiri, melainkan memerlukan sinergitas yang kokoh antara jajaran birokrasi pemerintah, sektor swasta/investor, serta partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.
Seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Sukamara diinstruksikan untuk segera melalukan tancap gas dalam merumuskan kebijakan yang berdampak langsung pada pemenuhan kebutuhan dasar warga.
“Harapan kita bersama, seluruh perencanaan dan strategi yang didapatkan selama KPPD III ini membawa perubahan yang signifikan bagi Kabupaten Sukamara, sehingga tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah dapat berjalan lebih maksimal, tepat sasaran, dan dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat,” tambahnya.
Konteks Strategis KPPD III Lemhannas-BPSDM
Sebagaimana dilaporkan berbagai portal berita nasional dan daerah, penyelenggaraan KPPD Angkatan III dirancang khusus untuk memantapkan wawasan geopolitik, ketahanan nasional, serta kapasitas kepemimpinan strategis para kepala daerah dan penjabat pimpinan di seluruh Indonesia.
Melalui program ini, para pemimpin daerah dibekali pemahaman mendalam terkait:
Analisis Geopolitik & Geoekonomi: Mengantisipasi dampak dinamika global terhadap perekonomian dan ketahanan pangan daerah.
Inovasi Pelayanan Publik: Mengadopsi studi komparatif dan praktik terbaik (best practices) sistem manajemen pemerintahan modern dari Lee Kuan Yew School of Public Policy Singapore.
Kepemimpinan Kolaboratif (Cross-Sector Governance): Membangun ekosistem investasi yang ramah, transparan, dan berkesinambungan tanpa mengesampingkan nilai-nilai kearifan lokal.
Langkah Pemkab Sukamara untuk memprioritaskan 6 sektor pelayanan dasar ini mendapat apresiasi positif karena dinilai sejalan dengan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Dengan selesainya kegiatan KPPD III ini, Pemkab Sukamara optimistis mampu membawa daerah berjuluk “Bumi Gawi Barinjam” tersebut menuju era kemajuan baru yang lebih inklusif, sejahtera, dan berdaya saing tinggi. (luk)
