PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Yohanes Freddy Ering, meminta pemerintah daerah memastikan ketersediaan anggaran penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mencukupi agar proses penanganan di lapangan tidak mengalami kendala.
Menurut Freddy, keberhasilan penanganan karhutla tidak hanya ditentukan oleh kesiapan personel maupun sarana dan prasarana, tetapi juga bergantung pada dukungan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. “Penanganan karhutla tidak hanya membutuhkan personel dan sarana prasarana, tetapi juga dukungan anggaran yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” ujarnya, Senin (27/7/2026).
Ia menekankan, penyusunan anggaran harus dilakukan secara cermat dengan memperhitungkan seluruh kebutuhan operasional selama proses penanganan karhutla berlangsung. Langkah tersebut dinilai penting agar pemerintah memiliki kesiapan menghadapi potensi kebakaran yang meningkat pada musim kemarau.
“Perhitungan anggaran harus detail sehingga ketika penanganan dilakukan tidak ada kekurangan yang menghambat upaya di lapangan,” katanya.
Freddy juga mengingatkan agar kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini diterapkan pemerintah tidak mengurangi alokasi untuk penanggulangan karhutla. Menurutnya, penanganan bencana membutuhkan respons cepat sehingga dukungan anggaran harus selalu tersedia saat dibutuhkan.
Ia menyebut, apabila kondisi di lapangan semakin mendesak dan anggaran yang tersedia belum mencukupi, pemerintah dapat memanfaatkan mekanisme mendahului perubahan APBD untuk menambah anggaran.
“Kalau memang kondisinya sudah mendesak dan anggaran yang tersedia belum mencukupi, pemerintah bisa mengusulkan penambahan melalui mekanisme mendahului perubahan APBD,” jelasnya.
Menurut Freddy, langkah tersebut lebih efektif dibandingkan harus menunggu pembahasan APBD Perubahan yang umumnya baru dilaksanakan pada September hingga Oktober. Ia menegaskan, DPRD Kalteng siap mendukung langkah pemerintah dalam memperkuat upaya penanggulangan karhutla, termasuk mengawal pemenuhan kebutuhan anggaran agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan optimal.
“Yang terpenting adalah penanganan dilakukan secepat mungkin. Jangan sampai terlambat karena dampaknya akan semakin besar dan kebutuhan anggaran yang dikeluarkan juga akan semakin banyak,” pungkasnya. (bam)
