Fraksi Demokrat Minta Evaluasi PAD dan Penanganan Banjir, Dukung Penuh Raperda Kepramukaan
PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Palangka Raya menerima dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yakni Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Raperda tentang Kepramukaan, untuk dibahas pada tahapan selanjutnya. Meski demikian, fraksi tersebut memberikan sejumlah catatan strategis yang diharapkan menjadi perhatian Pemerintah Kota Palangka Raya.
Pemandangan umum tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan, dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026 di ruang rapat paripurna DPRD Kota Palangka Raya, Selasa (30/6/2026).
Terkait Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan yang lebih konkret mengenai sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum mampu memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta penyebab belum optimalnya penyerapan dana transfer dari pemerintah pusat.
Selain itu, fraksi juga menyoroti besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang dinilai perlu dievaluasi agar perencanaan dan pelaksanaan anggaran ke depan semakin efektif. “Kami meminta penjelasan konkret mengenai SKPD yang tidak mencapai target PAD serta tidak terserapnya dana transfer pusat secara penuh. Besarnya SILPA juga harus menjadi bahan evaluasi agar pengelolaan keuangan daerah semakin optimal,” tegas Hatir.
Fraksi Demokrat juga menaruh perhatian terhadap persoalan infrastruktur, khususnya kondisi jalan di kawasan pinggiran kota serta sistem drainase yang dinilai masih perlu ditingkatkan guna mengurangi risiko banjir. “Evaluasi anggaran perlu diarahkan pada penanganan jalan di wilayah pinggiran kota dan pembangunan sistem drainase yang lebih baik sebagai langkah penanggulangan banjir,” ujarnya.
Sementara itu, terhadap Raperda Kepramukaan, Fraksi Partai Demokrat menyatakan dukungan penuh. Menurut Hatir, keberadaan Pramuka memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi muda di tengah berbagai tantangan era digital. “Pramuka harus menjadi benteng pendidikan karakter bagi generasi muda untuk menghadapi dampak negatif digitalisasi, termasuk ancaman judi online dan penyalahgunaan narkoba,” katanya.
Fraksi Demokrat juga menegaskan agar dukungan anggaran kepramukaan tidak hanya terfokus di tingkat Kwartir Cabang (Kwarcab), tetapi juga menjangkau gugus depan (Gudep) di sekolah-sekolah agar pembinaan dapat berjalan lebih optimal. Selain itu, Fraksi Demokrat mengusulkan agar nilai-nilai lokal seperti falsafah Huma Betang diintegrasikan dalam pelaksanaan pendidikan kepramukaan. Mereka juga mendorong revitalisasi bumi perkemahan yang representatif sebagai pusat kegiatan kepramukaan di Kota Palangka Raya.
“Alokasi anggaran harus proporsional hingga ke gugus depan di sekolah-sekolah. Kami juga mendorong integrasi nilai Huma Betang serta revitalisasi bumi perkemahan agar pembinaan Pramuka semakin berkualitas,” pungkasnya. Fraksi Partai Demokrat menegaskan komitmennya untuk terus mengawal tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, sekaligus mendukung program-program kepemudaan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Palangka Raya. (bam)
