DPRD Palangka Raya Soroti Indikator Kinerja yang Belum Capai Target pada APBD 2025
PALANGKA RAYA, Kalteng.co – DPRD Kota Palangka Raya memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Meski sejumlah capaian dinilai positif, dewan menegaskan indikator kinerja yang belum memenuhi target tetap menjadi perhatian utama dalam pembahasan lanjutan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025.
Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi, mengatakan pembahasan tidak hanya berfokus pada besarnya realisasi anggaran, tetapi juga mengukur sejauh mana target pembangunan berhasil dicapai. “Kami akan mendalami apakah penyebabnya berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pelaksanaan program yang belum maksimal, atau ada faktor lain,” ujarnya.
Menurut Subandi, pendalaman tersebut akan dilakukan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. DPRD ingin mengetahui secara rinci faktor-faktor yang menyebabkan sejumlah indikator kinerja belum tercapai, baik karena keterbatasan pendapatan daerah, efektivitas pelaksanaan program, maupun kendala teknis lainnya.
Selain itu, DPRD juga akan mengkaji kemungkinan adanya perubahan kewenangan antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi yang dapat memengaruhi pelaksanaan program maupun potensi pendapatan daerah.
“Apakah ada kewenangan yang dialihkan ke provinsi, itu juga akan kami kaji. Namun kami juga mengakui pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya masih menunjukkan kinerja yang cukup baik,” katanya.
Ia menilai, capaian tersebut tercermin dari keberhasilan Pemerintah Kota Palangka Raya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) serta realisasi pendapatan dan belanja daerah yang mampu menjaga keberlangsungan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Meski demikian, Subandi menegaskan keberhasilan tersebut tidak boleh membuat pemerintah mengabaikan target-target pembangunan yang belum tercapai. Menurutnya, pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD menjadi momentum untuk melakukan evaluasi secara komprehensif sebagai dasar perbaikan dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran pada tahun berikutnya.
Ia menambahkan, seluruh pandangan yang disampaikan delapan fraksi DPRD akan menjadi bahan pembahasan lanjutan guna menghasilkan rekomendasi yang konstruktif. “Semua masukan akan menjadi bahan perbaikan ke depan, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih baik sesuai tugas pokok dan fungsi kami sebagai wakil rakyat,” tegasnya.(aza)
