PANGKALAN BUN,kalteng.co-Rupanya, dugaan pengusiran yang dilakukan oleh Kepala Dinas PUPR (Kadis PUPR) Kobar Joni Gultom kepada para admin kontraktor berbuntut panjang. Setelah sebelumnya melalui Gapensi meminta klarifikasi atas perkataanya yang kasar dan terkesan arogan, kali ini kurang lebih 300 kontraktor yang tergabung di tujuh asosiasi meminta Joni Gultom mengundurkan diri dari jabatannya. Tujuh asosiasi itu adalah Gapensi, Gapeknas, Askumnas, Apaksindo, Gapeksindo, Aspekindo, Hipsindo.
Mereka mendatangi Kantor Gapensi di Jalan Sutan Syahrir, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan. Menurut perwakilan tujuh asosiasi Harisan, apa yang sebelumnya dilakukan sebagai rasa kecewa kepada Kadis PUPR. Meskipun setelah dilakukan klarifikasi dan meminta penjelasan dari yang bersangkutan, ternyata tidak mendapatkan hasil yang memuaskan. Tujuh asosiasi melakukan aksi menyatakan sikap meminta Bupati Kobar agar Joni Gultom dicopot dari jabatannya. Hal ini dilakukan atas sikap dan ucapanya kepada para staf kontraktor yang dilakukannya beberapa waktu lalu.
“Kami bukan hanya kecewa atas arogansi Kadis PUPR saja, tetapi juga banyak melakukan tindakan-tindakan yang meresahkan dan cenderung merugikan. Kami minta agat yang bersangkutan mengundurkan diri dari jabatannya,”katanya.
Apabila memang tetap masih bersikukuh dan tidak mengundurkan diri, pihaknya bersama Gapensi akan melaporkan masalah ini ke Bupati Kobar Hj Nurhidayah. Semuanya akan dilakukan sesuai tahapan dan kalau memang juga tidak mendapatkan respon para kontraktor akan turun ke jalan menggelar aksi. Bahkan mengerahkan massa mendatangi kantornya segera lengser dari jabatannya. Hal ini juga dilatari atas dasar bahwa para asosiasi sudah tidak lagi mempercayai dan menolak Joni Gultom menjadi Kadis PUPR.
“Kami segera menyurati Bupati dan segera meminta agar masalah ini benar-benar diperhatikan. Kami tidak ingin masalah ini semakin panjang akibat arogansi kadis tersebut,” serunya.
Sementara itu Kadis PUPR Joni Gultom menegaskan, pihaknya hanya melaksanakan tugas dan kewajibannya. Maksud dan tujuannya adalah memberikan pelayanan satu pintu pengurusan dokumen dan pengurusan termin. Sehingga pelayanan publik di tengah pandemi Covid-19 dapat tetap terlaksana dwngan mengikuti protokol kesehatan physical distancing dan menghindari kerumunan.
“Kami hanya ingin agar pelayanan yang diberikan sesuai ditengah pandemi seperti ini,”ucapnya singkat.
Kepala Cabang Gapensi Kobar H Arief Asrofi menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh tujuh asosiasi ini sebagai bentuk kekecewaan mereka. Karena setelah dilakukan klarifikasi dan pertemuan di Kantor Dinas PUPR. Rupanya tidak ada titik temu. Mereka tetap menyayangkan sikap yang dilakukan oleh Joni Gultom. Apa yang dilakukan mereka ini tidak dapat terbendung dan ini adalah klimaks yang selama ini sangat sulit berurusan.
“Mungkin massa ini kecewa atas sikap arogansi dan saya sebagai ketua asosiasi mendukung kepentingan orang banyak. Sikap yang disampaikan tersebut akan kami tindaklanjuti untul segera melapor kepada para petinggi di daerah ini,”pungkasnya.(son/ram)
