“Bahkan sampai saat ini, sudah tiga kali direvisi oleh bagian hukum Setda Barsel. Yang pasti jika sudah sempurna, akan segera kita ajukan ke biro hukum Provinsi Kalteng,” terang Akmal panjang lebar.
Dia menambahkan, walaupun terjadinya keterlambatan, terkait SPPD dan Tamsil, namun tetap tidak mengurangi nilai keuangan yang akan diterima oleh para PNS di Barsel.
“Yang jelas tetap berbasis kelas jabatan, dan nilai rupiah yang diterima tetap tidak mengurangi hak bagi para PNS,” tegas Akmal. (ner)
