Batal Geruduk Mapolda dan Kantor DPRD, Aliansi Pertambangan Rakyat di Kalteng Pilih Jalur Audiensi pada 30 Maret 2026
PALANGKA RAYA, Kalteng.co-Rencana aksi massa yang sedianya akan memadati jalanan Kalimantan Tengah pada akhir Maret ini resmi mengalami perubahan haluan. Aliansi Pertambangan Rakyat Kalimantan Tengah mengumumkan pembatalan aksi turun ke jalan yang semula dijadwalkan pada 25 dan 26 Maret 2026 di Mapolda Kalteng.
Sebagai langkah diplomatis, koordinator aksi memutuskan untuk mengalihkan gerakan tersebut menjadi forum audiensi formal yang dijadwalkan pada 30 Maret 2026.
Alasan Pembatalan: Prioritaskan Keamanan dan Ketertiban
Ketua Koordinator Aksi, Agus Prabowo Yesto, menegaskan bahwa keputusan ini diambil setelah melakukan pertimbangan matang terhadap dinamika sosial di masyarakat. Fokus utama aliansi saat ini adalah mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
“Setelah mempertimbangkan berbagai hal, terutama untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif di Kalimantan Tengah, rencana aksi kami tiadakan dan dialihkan menjadi audiensi,” ujar Agus kepada media, Sabtu (14/3/2026).
Sebelumnya, aliansi ini merencanakan dua titik aksi besar:
25 Maret: Mapolda Kalimantan Tengah.
26 Maret: Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.
Audiensi Sebagai Solusi Konstruktif
Meskipun demonstrasi dibatalkan, Agus menjamin bahwa semangat perjuangan para penambang rakyat tidak surut sedikit pun. Perubahan format ini justru dipandang sebagai cara yang lebih elegan untuk mencapai mufakat.
“Perbedaannya hanya pada cara penyampaiannya. Kami ingin menyampaikan aspirasi dengan kepala dingin agar menghasilkan solusi konkret bagi para penambang,” tambah Agus.
Poin Utama dalam Agenda Audiensi 30 Maret:
Kehadiran Lintas Daerah: Seluruh koordinator daerah aliansi dari berbagai wilayah di Kalteng dipastikan hadir.
Melibatkan Forkopimda: Aliansi berharap unsur pemerintah daerah dan Forkopimda turut duduk bersama.
Fasilitasi Polda Kalteng: Lokasi dan waktu pelaksanaan akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan pihak Kepolisian Daerah Kalteng.
Menjaga Persatuan di Tengah Keberagaman
Salah satu alasan kuat di balik pembatalan aksi ini adalah untuk menjaga kerukunan antaranggota aliansi. Mengingat profesi penambang di Kalteng ditekuni oleh masyarakat dari berbagai suku, ras, dan agama, gesekan di lapangan sangat dihindari.
Agus mengimbau seluruh anggota untuk menahan diri. Ia menekankan bahwa keributan hanya akan merugikan masyarakat dan menjauhkan para penambang dari solusi yang diharapkan. Mengingat sektor pertambangan rakyat merupakan tulang punggung ekonomi bagi banyak keluarga di Kalteng, keberlanjutan sektor ini sangatlah krusial.
Harapan Hingga ke Pemerintah Pusat
Hasil dari audiensi pada 30 Maret mendatang rencananya tidak hanya berhenti di level provinsi. Jika kesepakatan tercapai, poin-poin tersebut akan diteruskan kepada:
Kapolri (Listyo Sigit Prabowo)
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
Harapannya, pemerintah pusat dapat memberikan payung hukum atau solusi regulasi agar penambang rakyat di Kalimantan Tengah dapat kembali bekerja dengan rasa aman dan tenang. (pra)
EDITOR: MATURIDI
