PALANGKA RAYA, kalteng.co- Ketika sebagian masyarakat Kalteng merasakan euforia pesta demokrasi lima tahunan dengan menyalurkan hak pilihnya, tapi tidak bagi pasien yang sedang dirawat baik pasien umum maupun pasien Covid-19 serta beberapa tenaga kesehatan (nakes) di RSUD dr Doris Sylvanus Palangka Raya. Mereka dibuat kecewa karena tidak dapat menyalurkan hak pilih, lantaran petugas pemungutan suara tidak datang.
Wartawan Kalteng Pos mulai pukul 12.30 WIB sudah stand by di RSDS. Pihak RSDS juga menunggu kedatangan petugas PPS. Waktu terus berlalu. Pihak RSDS pun mencoba menghubungi pihak penyelenggara pemungutan suara untuk memastikan. Ternyata pemilihan sudah usai dan hanya ada satu saja pasien yang memberikan hak pilihnya di RSDS.
Direktur RSDS Palangka Raya Yayu Indriaty mengatakan, beberapa waktu lalu pihaknya sudah mengirimkan data sekitar 200 orang kepada KPU. Namun, data tersebut juga belum final karena ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebagai salah satu syarat memilih, seperti harus memiliki KTP Kalteng.
“Sampai waktu habis tadi, hanya ada satu pasien saja yang dapat memilih, karena ada pihak penyelenggara yang datang menghampiri pasien. Sepertinya petugas yang datang itu berasal dari TPS tempat tinggal pasien, bukan TPS yang berkoordinasi dengan RSDS,” katanya.
Otomatis sejumlah pasien yang sudah didata sebelumnya tidak dapat menyalurkan hak pilihnya. Pihaknya pun tidak mengetahui alasan petugas KPPS membatalkan pemungutan suara di RSDS.
“Mungkin karena waktunya habis sehingga tidak sempat datang ke sini (RSDS, red) atau alasa lainnya” katanya kepada media.
Kepala Seksi Humas Pelayanan Unit Pelayanan Pengaduan Kesehatan RSDS Cipta menambahkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan KPU dan menyerahkan seluruh data yang diminta, meski tidak membuat surat resmi terhadap data-data yang dikirimkan tersebut.
“Ada satu pasien yang katanya bisa memilih di RSDS, itu pun kami tidak mengeluarkan surat resmi. Kalau memang perlu surat resmi, maka pertanyaannya dari mana data satu orang itu? Kami tidak pernah memberikan data hanya satu orang,” bebernya.
Batalnya pemungutan suara di rumah sakit itu membuat beberapa pasien kecewa. Salah satunya Meriati. Dalam rangka menyukseskan pesta demokrasi, ia mengaku ingin ikut berpartisipasi. Hingga siang hari perempuan yang sudah lima hari dirawat ini tidak juga mendapat kunjungan dari petugas KPPS.
“Saya sudah terdaftar di DPT tempat asal saya, KPU juga sudah mendata, harapannya ada petugas datang, tetapi tidak datang hingga siang ini (kemarin, red),” ungkapnya kecewa.
Alasan Ketua KPU Kota
Ketua KPU Palangka Raya Ngismatul Choiriyah mengatakan, secara prosedur pihaknya sudah membuat surat kepada seluruh rumah sakit di Palangka Raya. Pihak rumah sakit juga menyambut positif dengan mengirimkan data jumlah pasien. Berdasarkan data-data itu, sudah dikeluarkan A5.
“Artinya, orang-orang di rumah sakit bukan pemilih dari DPT di TPS terdekat. Artinya harus menggunakan A5. Dalam PKPU disebutkan bahwa pelayanan kepada pasien di rumah sakit dimulai pukul 12.00 WIB jika surat suara masih tersedia di TPS terdekat,” ungkapnya.
Di RSDS, lanjutnya, hanya ada satu pasien saja yang memang sudah memiliki A5, berstatus pemilih pindahan. Hanya saja, pasien tersebut saat pemilihan berada dalam kondisi koma, sehingga tidak dapat dilakukan pemilihan.
“Untuk Rumah Sakit Bhayangkara dan Rumah Sakit Siloam sudah terlayani,” ucapnya.
Sedangkan, untuk di RSDS pada dasarnya disediakan dua TPS untuk melayani pasien yang rawat inap. Akan tetapi, lanjutnya, hingga sehari sebelum pemilihan tidak ada surat resmi yang dikirimkan RSDS ke KPU. Selain itu, tuturnya, bisa juga disebabkan karena surat suara di TPS sekitar RSDS sudah habis.
“Surat suara tiap TPS itu kan berdasarkan DPT dan tambahan 2,5 persen untuk pemilih pindahan dan pemilih tambahan, kemungkinan surat suara di TPS habis,” tegasnya.
Menanggapi soal tidak terselenggaranya pemungutan suara di RS Perluasan Asrama Haji Al-Mabrur Palangka Raya yang juga menjadi tempat karantina pasien Covid-19, ia mengatakan bahwa pihaknya sudah ke lokasi. Namun, KPPS setempat menyampaikan kekhawatiran jika melayani pasien Covid-19.
“Ada KPPS yang mengaku tidak berani. Saya sampaikan, silakan koordinasi dengan pihak kesehatan, jangan sampai untuk melindungi hak pilih seseorang tetapi membahayakan orang lain pula,” ucapnya.(sja/abw/ram)
