JAKARTA, kalteng.co Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) berkolaborasi untuk memulihkan ekonomi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Di sisi lain, pemerintah juga perlu terus menggalakkan digitalisasi UMKM.
Menteri Perdagangan Agus Suparmanto berharap ada peningkatan transaksi produk domestik melalui pameran In Store Promotion. Dengan demikian, para pelaku UMKM bisa tetap mempromosikan produk mereka. ”Ini sekaligus sebagai upaya pemulihan ekonomi,” ujarnya kemarin (6/11). Kehadiran pasar bakal terus diupayakan agar transaksi produk dalam negeri bisa terus dilakukan.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Syailendra menambahkan, pameran yang berlangsung sampai 8 November itu diikuti 55 pelaku UMKM pernik-pernik. ”Kegiatan ini diharapkan dapat menarik minat masyarakat agar kembali berbelanja, khususnya di pusat perbelanjaan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua APPBI Alphonsus Widjaja menyambut baik kolaborasi tersebut. Sejauh ini, mal sebagai pusat perbelanjaan punya kontribusi besar dalam merealisasikan tingkat konsumsi masyarakat kalangan menengah ke atas di Indonesia. ”APPBI juga akan terus berkomitmen melaksanakan protokol kesehatan secara disiplin dan konsisten,” tegasnya.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur (Jatim) Adik Dwi Putranto juga menyebutkan, pameran sebagai langkah strategis bertujuan memulihkan perekonomian. Konsep Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia juga akan meningkatkan konsumsi masyarakat terhadap produk-produk lokal.
”Kami berharap PEN dapat tercapai lebih cepat,” katanya kemarin (6/11). Salah satu yang akan dilakukan adalah menggelar pameran Indonesian Product Expo atau INAPRO Expo 2020 yang diikuti sekitar 121 perusahaan.
Di sisi lain, para pelaku UMKM juga dituntut cepat beradaptasi. Salah satunya adalah membiasakan diri dengan teknologi digital. Itu bisa membantu kinerja bisnis mereka. Business Development and Strategic Alliance Head UOB Indonesia Charles Bunaidi menuturkan bahwa para pelaku UMKM khawatir pandemi membuat penjualan turun.
”Sekitar 42 persen pengusaha UMKM tidak mampu berinteraksi langsung dengan pelanggan karena adanya PSBB (pembatasan sosial berskala besar),” papar Charles pada Selasa lalu (3/11). Menurut dia, teknologi menjadi investasi prioritas bagi UMKM untuk bertahan.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara menyatakan bahwa digitalisasi UMKM bukan perkara mudah. Pemerintah harus jemput bola untuk memberikan bantuan sesuai dengan apa yang UMKM butuhkan.
”Harus ada subsidi internet dan bantuan modal kerja. Itu yang tepat sasaran langsung kepada end user,” ucap Bhima kepada Jawa Pos.
Dana hibah dari Kemenkop-UKM sebesar Rp 2,4 juta untuk 12 juta UMKM sudah disalurkan bertahap hingga September mulai hari ini. Langsung ke rekening by name by address pengusaha mikro dan kecil. (agf/han/res/c12/hep/jawapos)
