Selain itu, ia juga mengungkapkan, dalam perencanaan yang efisien dan efektif akan menjadi tolok ukur dalam akuntabilitas pemerintahan. “Perencanaan pembangunan yang tidak efisien dan efektif akan menimbulkan pencitraan yang negatif terhadap kualitas pelayanan aparatur Pemerintah,” ucapnya.
Lebih lanjut, katanya, dalam musyawarah tersebut bahwa besar atau kecilnya anggaran bukan tolok ukur suksesnya perencanaan, tetapi seberapa besar manfaat dari perencanaan tersebut bagi masyarakat.
“Saya perlu tekankan adalah baik dari jumlah anggaran tetapi profesionalisme dan bobot pelayanan publik yang tidak memandang besar kecilnya anggaran tetapi ke bermanfaatan perencanaan tersebut bagi masyarakat,”tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh satuan organisasi dan perangkat daerah yang terkait agar dapat pro-aktif berkoordinasi dengan sebaik-baiknya untuk menangani usulan kegiatan yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) APBD Provinsi dan APBN.
“Kita harus pro-aktif semuanya menciptakan komitmen dalam kebersamaan pandangan dan harapan untuk memadukan strategi, kebijakan, program, serta kegiatan prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Acara tersebut juga dihadiri oleh, Anggota DPR Republik Indonesia (RI) Komisi VII Willy M. Yoseph, yang merupakan putra asli daerah Murung Raya, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Murung Raya Ahmad Tafruji, Unsur Forkopimda, Kepala Bappedalitbang Murung Raya Pahala Budiawan, Camat se-Murung Raya, Kepala instansi vertikal BPN, BPS, Tokoh Masyarakat, Pimpinan mitra kerja Perbankan, PLN, PDAM, Kantor Samsat, KPP Pratama, BPJS, Perusda, dan Kapolres Murung Raya AKBP I Gede Putu Widyana serta tamu undangan lainnya secara virtual. (tur)
