Pemindahan Ibu Kota Negara Di Lakukan Secara Transparan
Namun sayangnya, dalam kebanyakan praktik di Indonesia, proses hukum yang terlambat justru memicu kurangnya antisipasi. Terhadap segala dampak negatif dari suatu gagasan yang terlebih dahulu di eksekusi, seperti tindak pidana korupsi.
Sebenarnya, tidak hanya terkait pemindahan ibu kota negara, segala tindak-tanduk pemerintah Indonesia dalam mengambil suatu gagasan, keputusan. Hingga kebijakan memang tidak pernah cukup dengan kemunculan niat baik saja demi memberikan hasil yang baik pula.
Contohnya, pengadaan bantuan sosial Covid-19 yang berujung dengan tindakan korupsi. Bercermin dari kasus tersebut, di harapkan pelaksanaan pemindahan ibu kota negara di lakukan secara transparan dan dapat di percaya.
Proses pengadaan barang dan jasa. Pembangunan gedung, infrastruktur, ataupun berbagai macam alat pendukung merupakan tindakan masif yang rentan menimbulkan peluang tindakan korupsi. Untuk itu, di perlukan upaya pencegahan dari dasar hukum yang jelas dan kuat, sesegera mungkin.
Selain korupsi, rencana pemindahan ibu kota negara yang di usulkan presiden ikut pula menghadirkan kekhawatiran perubahan haluan kebijakan bila nanti masa jabatannya selesai.
Dari kondisi yang seperti itu, bisa saja presiden selanjutnya mengadakan pemindahan haluan kebijakan. Seperti yang juga pernah di sampaikan oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo dalam diskusi Empat Pilar MPR.
Menurut dia, di perlukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) untuk mengunci kebijakan pemindahan ibu kota negara.
Ketua DPR Puan Maharani pun menjamin keterlibatan suara rakyat dalam pemindahan ibu kota negara. ”RUU IKN nantinya harus bisa di lengkapi dengan peraturan turunannya yang lebih komprehensif yang pembicaraannya akan melibatkan banyak pihak. Bukan hanya pemerintah dan DPR, tapi juga semua elemen bangsa dalam memberi masukan,” papar Puan.
Setiap ide baik, seperti pemindahan ibu kota negara, sudah seharusnya tidak hanya melibatkan kepentingan penguasa. Ataupun individu tertentu hingga memunculkan dampak negatif seperti korupsi, tetapi juga ada peran dari segenap bangsa Indonesia.
Kemudian, dasar hukum memainkan peran sebagai pengantisipasi dampak negatif dan di sempurnakan oleh dukungan masyarakat.(tur)
