Dampaknya Apabila Sektor Pendidikan Kena Pajak

Dampaknya Apabila Sektor Pendidikan Kena Pajak
FOTO: JawaPos

JAKARTA, Kalteng.co – Rencana pemerintah untuk melakukan revisi atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menuai kontroversi.

Pasalnya, dalam draf Tata Cara Perpajakan tersebut di katakan bahwa sektor pendidikan akan di kenakan pajak. Atas hal itu, Pengamat dan Praktisi Pendidikan Indra Charismiadji menjelaskan, dampak yang akan di alami oleh dunia pendidikan dalam negeri.

Salah satunya adalah turunnya angka partisipasi kasar (APK) siswa di satuan sektor pendidikan. “Dampak paling jelas adalah akan adanya penurunan angka partisipasi, usia SMP di Indonesia itu 20 persen belum sekolah,” jelasnya, Jumat (11/6/2021).

Baca Juga:  Produk Dalam Negeri Dioptimalkan, Buka Kesempatan Berusaha dan Bekerja

Artinya, menurut Indra, jika revisi UU Tata Cara Perpajakan tersebut di sahkan,maka kemungkinan besar angka tersebut akan semakin bertambah.

Apalagi, jumlah partisipasi untuk masuk ke sekolah negeri di Indonesia sangat tinggi, sementara jumlah sekolah tersebut masih belum memadai untuk menampung jumlah murid yang lulus tiap tahunnya.

“Jadi mereka yang tidak di terima di sekolah negeri. Yang masih memilih harus bisa sekolah adalah mereka yang bisa membayar, sekarang kalau biaya tersebut di tambah 12 persen. Kalau tadi sebulannya Rp 100 ribu itu sekarang jadi Rp 112 ribu. Dampaknya, ya pilih tidak sekolah dong,” imbuhnya.

Baca Juga:  Usai Bercinta Gratisan dengan PSK, Pulangnya Dikeroyok hingga Tewas

Ia pun mengaku bingung akan arah kebijakan sektor pendidikan di Indonesia. Hal ini terjadi di sinyalir karena tidak adanya blue print arah pendidikan di dalam negeri.

“Jadi kita bingung, sebetulnya kemana sih arah kebijakan sektor pendidikan Indonesia. Makanya selalu saya mengatakan bahwa kita butuh cetak biru, sehingga tidak di tengah jalan seperti ini, karena akses pendidikan saja belum terbuka, tapi ini sudah mau di tutup,” pungkasnya.(tur)