Diduga Eksekusi Tidak Sesuai Putusan MA,Warga Siap Kembali Tempuh Jalur Hukum

PALANGKA RAYA ,Kalteng.co- Sejumlah masyarakat yang merasa dirugikan atas eksekusi tanah seluas 2,8 hektar di Jalan Adonis Samad khusunya di ruas Jalan Rindu - Lamtoro Gung, kota Palangka Raya, akan kembali menempuh jalur hukum, dimana masyarakat merasakan adanya kejanggalan administrasi atas surat keputusan pengadilan dengan perkara perdata nomor : 40/Pdt.G/2018/PN Plk. Hal ini disampaikan Amat Tuyan selaku masyarakat yang memiliki ikatan kerjasama dengan ahli waris tanah sekaligus termohon eksekusi nomor 6, saat dikonfirmasi Kalteng.co, di jalan Seth Adjie, Selasa (27/9). Menurutnya, sengketa tanah dengan luasan 2 hektar atau 20 ribu meter kuadrat di Gang Rindu tembus ke Jalan Lamtoro Gung, sudah berlangsung sejak tahun 2018 dan pihaknya mengalami kekalahan saat menempuh jalur hukum. “Mungkin saat itu kekurangan saksi dari pihak kuasa ahli waris, sehingga kami kalah baik di PN, PT maupun Kasasi. Kami tentunya menghormati hukum termasuk saat di lakukannya eksekusi, tetapi yang menjadi pertanyaan kami adalah pada saat konsetatering dari terperkara mengapa bisa berubah karena objek sengketanya sudah jelas dari Jalan Rindu dan dalam putusan MA tidak di sebutkan bahwa objek sengketanya dari jalan Lamtoro Gung,” ucapnya. Pelaksanaan Eksekusi Tanah Di Luar Putusan MA Di jelakan, bahwa pihaknya sudah melakukan pengecekan di titik sengketa bahwa terjadi pergeseran sebanyak 24 meter ke arah barat jalan Lamtoro Gung. “Semestinya, pada saat Konsetatering atau pencocokan objek sengketa yang akan di eksekusi harus sesuai dengan hasil akhir, tetapi saat mau eksekusi justru bergeser 24 meter ke arah barat jalan Lamtoro Gung dan itu sudah menyalahi aturan, karena tanah yang di luar terperkara bukan kepemilikan saya, tetapi ada kepemilikan orang lain ,” ujarnya. Ia juga menyesalkan sekaligus kecewa atas pelaksanaan eksekusi tanah dil uar putusan MA. Bahkan pihaknya mengaku sudah mencoba memberikan masukan kepada pihak pengadilan agar mempelajari kembali objek yang akan di eksekusi. “Kita sudah mencoba untuk memberi masukan, agar pihak eksekutor yang dalam hal ini adalah pengadilan agar mempelajari kembali objek yang akan di eksekusi. Bahkan untuk menangkap seorang yang di duga melakukan tindakan kriminal pun tidak serta merta asal tangkap, melainkan harus ada bukti yang kuat, sama halnya seperti sengketa dan eksekusi tanah,” tandasnya. Selain itu, kejanggalan lain yang di rasakan oleh pihaknya adalah luasan tanah yang menjadi objek sengketa dan eksekusi, di mana terdapat selisih ukuran dari 18 ribu menjadi 28 ribu meter kuadrat atau 2,8 hektar. Kelurahan Panarung Bersikap obyektif Tidak Memihak “Salah satu kejanggalan lainnya yang memang sangat fatal adalah di objek sengketa terdapat plang pengumuman terkait jalan dan ukuran tanah yang tidak jelas. Karena berdasarkan perhitungan dari surat kepemilikan masyarakat, seharusnya ukurannya cuma 18 ribu meter kuadrat atau 2 hektar. Sedangkan di plang tertulis 2,8 hektar dan data tersebut bisa di cross check melalui Kelurahan Panarung. Karena di tinjau dari aspek hukum tidak mungkin ukuran tanah bisa berubah secara tiba-tiba saat eksekusi yang artinya pihak eksekutor tidak menghormati putusan MA,” tegasnya. Ia juga mempertanyakan alasan bertambahnya luasan objek sengketa menjadi 2,8 hektar pada saat berlangsungnya eksekusi. “Itulah yang menjadi pertanyaan, karena di dalam putusan MA pun tidak sampai 2,8 hektar dan pihak eksekutor tidak menjelaskan apa dasarnya sehingga luasan objek sengketa bisa bertambah. Karena dalam objek perkara sudah jelas di situ ada 16 SPPT dari gang Rindu yang sekarang menjadi jalan rindu, tetapi mengapa eksekusi justru menyeberang dari jalan Lamtoro Gung,” cetusnya. Kendati demikian. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kelurahan Panarung terkait objek perkara dan selama ini pihak kelurahan Panarung bersikap obyektif. Dalam arti tidak memihak kepada penggugat atau tergugat. Keberatan Atas Proses Eksekusi “Kita sudah berkoordinasi dengan pihak Kelurahan Panarung dan mereka obyrektif saja. Yang artinya tidak memihak kepada siapapun baik penggugat atau tergugat. Karena mereka akan berbicara sesuai fakta dan pembuatan SPPT. Berawal dari Kelurahan sehingga mereka memiliki data yang bersifat valid. Dan anehnya justru terbit Sertifikat disaat proses sengketa masih berlangsung di pengadilan,” tegasnya. Pihaknya juga akan melakukan perlawanan eksekusi dengan menempuh jalur hukum. Sehingga sengketa tanah antara jalan Rindu - Lamtoro Gung. Bisa menemukan titik terang dan kedepannya pihak pengadilan bisa lebih transparan dalam menegakan proses peradilan. “Saya bahkan sudah berkonsultasi dengan sejumlah pakar hukum dan memang benar bahwa penerbitan SPPT. Maupun sertifikat tanah tidak di perbolehkan di atas objek yang masih bersengketa, sebagaimana di atur dalam Undang-Undang (UU) Agraria,” ungkapnya. Di sisi lain. Pendi selaku korban eksekusi di luar objek perkara mengaku keberatan atas proses eksekusi yang di lakukan oleh pihak pengadilan. Mengingat objek sengketa dari awal adalah di jalan Rindu, bukan di jalan Lamtoro Gung. Namun pada saat eksekusi justru di lakukan dari jalan Lamtoro Gung yang bukan objek perkara. Kelurahan Panarung Sangat Menghormati Keputusan Pengadilan “Saya merasa kecewa saat berlangsungnya eksekusi yakni tanggal 16 September 2022. Bahkan saya sampai menghalangi di depan eksavator. Karena pada saat konsetatering saya hadir dan mengapa saat eksekusi justru keluar dari objek perkara. Apalagi ada beberapa tempat yang memang kita di sewakan juga ikut di hancurkan. Padahal saya tidak ikut menjadi tergugat. Dan saya akan menempuh jalur hukum untuk menuntut hak saya selaku salah satu pemilik tanah di Lamtoro Gung,” terangnya. Sementara di lain pihak. Lurah Panarung Evi Kahayanti menjelaskan bahwa Kelurahan Panarung telah mendampingi saat proses eksekusi sengketa tanah di jalan Lamtoro Gung. Yang sebelumnya di menangkan oleh pihak Yulianus Simpei. Sekaligus menghormati keputusan pengadilan dan tidak memihak kepada salah satu pihak yang bersengketa. “Kelurahan Panarung sangat menghormati keputusan pengadilan dan tidak memihak kesalah satu pihak yang bersengketa. Terkait masalah sengketa di Jalan Rindu – Lamtoro Gung. Apabila pihak yang kalah merasa keberatan. Bisa mengajukan perlawanan eksekusi tetapi tidak merubah putusan yang ada dan yang perlu di clearkan saat ini, sambungnya. Berkaitan dengan ukuran dan objek eksekusi yang tidak sesuai dengan putusan MA,” tutupnya. Ina