PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Program vaksinasi yang saat ini dijalankan pemerintah juga akan menyasar tenaga pendidik. Dinas Pendidikan (Disdik) Kalteng telah mengusulkan 7.000 guru di bawah kewenangan Pemprov Kalteng untuk diprioritaskan mendapat vaksinasi. Hal itu disampaikan oleh Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng Syaifudi.
“Saat ini kami hanya melakukan pendataan guru-guru, khususnya yang di bawah kewenangan pemerintah provinsi, seperti guru sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan sekolah luar biasa (SLB),” katanya kepada Kalteng Pos, Minggu (14/3/2021).
Terkait implementasi vaksinasi yang sudah berjalan, dijelaskan Syaifudi, berdasarkan laporan yang diterima dari kabupaten/kota, sudah diterima para guru yang terlibat dalam organisasi-organisasi seperti PMI, relawan Covid-19, dan gugus tugas.
“Sehingga mereka juga ada yang mengikuti program vaksinasi, tapi secara keseluruhan masih belum dilakukan untuk para guru, persentase yang sudah mengikuti vaksinasi juga masih rendah,” tambahnya.
Mengenai pelaksanaan vaksinasi bagi para guru, pihaknya masih menunggu jadwal. Sejauh ini pihaknya sudah melakukan pendataan para guru yang diprioritaskan untuk mendapat vaksinasi, baik yang berstatus PNS maupun guru tidak tetap.
“Untuk para tenaga pendidik lain tentu masih menunggu jadwal selanjutnya, termasuk siswa SMA, SMK, dan SLB,” tambahnya.
Meski telah ada rencana pemberian vaksinasi untuk para tenaga pendidik, Dinas Pendidikan tetap mengingatkan kepada pihak sekolah dan para guru untuk selalu menerapkan protokol kesehatan secara ketat dengan mengenakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, sehingga dapat mendukung program pemerintah dalam memutus rantai persebaran virus corona.
Terkait kegiatan belajar mengajar tatap muka, sesuai dengan kesepakatan empat menteri, maka dinas pendidikan tidak dapat memutuskan kapan dimulainya kegiatan belajar mengajar tatap muka. Yang berhak memutuskan adalah pimpinan daerah melalui satgas.
“Jadi, kita ingatkan pihak sekolah untuk bersurat ke gugus tugas, jika daerahnya termasuk zona aman, maka pasti diizinkan melakukan kegiatan belajar tatap muka, saat ini juga sudah banyak sekolah yang melakukan kegiatan tatap muka,” tambahnya.
Disampaikan Syaifudi bahwa pada 29 Maret hingga 7 April 2021 mendatang akan dilakukan ujian sekolah untuk SMA, SMK, dan SLB. karena tidak ada ujian nasional, maka kelulusan para siswa akan ditentukan melalui ujian sekolah secara daring dan luring.
“Kalau sekolahnya diizinkan melakukan tatap muka, maka sekolah melakukan ujian berbasis komputer, tetapi kalau tidak diizinkan, maka akan dilakukan secara daring dari rumah masing-masing,” tambahnya.
Merujuk pada Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2021, maka ujian nasional dan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah selama masa pandemi ditiadakan.
“Kami juga tidak tahu apakah ini akan terus berlangsung atau bagaimana, sebab pergantian ujian nasional sudah ada formatnya yaitu asesmen nasional,” tutupnya. (nue/ce/ala)
