DPRD Kalteng Gelar Paripurna, Wagub Sampaikan LKPj Gubernur 2025
PALANGKA RAYA,Kalteng.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Paripurna Ke-3 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng yang di pimpin oleh Ketua DPRD Kalteng, Arton S. Dohong, Senin (30/3/2026).
Rapat tersebut menjadi agenda penting dalam rangka penyampaian pidato pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, mewakili Gubernur Agustiar Sabran.
Dalam forum paripurna itu, Edy menegaskan bahwa LKPj merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah kepada DPRD sebagai representasi masyarakat. “Penyampaian LKPj ini merupakan bagian dari koordinasi, komunikasi, sekaligus transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ucapnya di hadapan pimpinan dan anggota dewan.
Ia menyampaikan, tahun 2025 menjadi awal periode kepemimpinan 2025 – 2030 yang difokuskan pada penguatan fondasi pembangunan daerah. Hal ini sekaligus untuk menjaga kesinambungan program serta memperkuat arah pembangunan menuju Kalimantan Tengah yang semakin maju dan sejahtera.
Dalam paparannya, Edy juga mengungkapkan sejumlah capaian indikator makro pembangunan daerah yang menunjukkan tren positif. Di antaranya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 74,86, angka kemiskinan menurun menjadi 4,94 persen, tingkat pengangguran terbuka berada di angka 3,97 persen, serta pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 4,80 persen dari sebelumnya 4,46 persen.
Tak hanya itu, kinerja pengelolaan keuangan daerah juga dinilai cukup baik. Realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2025 tercatat mencapai Rp7,21 triliun atau sekitar 90,26 persen dari target yang ditetapkan.
Sejumlah program strategis turut dipaparkan dalam rapat tersebut, mulai dari Program Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Kartu Huma Betang Sejahtera melalui bantuan pendidikan, jaminan kesehatan melalui cakupan JKN yang telah melampaui 100 persen, pembentukan Koperasi Merah Putih, hingga pelaksanaan pasar murah guna pengendalian inflasi. Selain itu, peningkatan infrastruktur jalan juga terus dilakukan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah.
“Capaian ini merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong pembangunan Kalimantan Tengah,” tegasnya. Turut hadir unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para wakil ketua dan anggota DPRD, serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Rapat paripurna ini menjadi bagian dari mekanisme evaluasi DPRD terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Melalui pembahasan LKPj tersebut, diharapkan tercipta sinergi yang lebih kuat antara legislatif dan eksekutif dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. (bam)
