PALANGKA RAYA, Kalteng.co – DPRD Kalteng merespons aksi unjuk rasa bertajuk “Reformasi Militer” yang digelar Aliansi Reformasi Militer Indonesia (REFORMATI) dengan melakukan koordinasi intensif bersama jajaran TNI dan Polri.
Koordinasi tersebut dilakukan dengan Pangdam dan Kapolda sebagai langkah menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan oleh massa aksi, sekaligus menjaga stabilitas keamanan di wilayah.
Ketua DPRD Kalteng, Arton S Dohong menegaskan aspirasi publik merupakan bagian penting dalam proses demokrasi, sehingga harus ditampung dan ditindaklanjuti melalui mekanisme yang tepat.
“DPRD Kalteng menegaskan bahwa aspirasi publik merupakan bagian penting dalam proses demokrasi, sehingga perlu ditampung dan ditindaklanjuti melalui mekanisme yang tepat,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, seluruh pihak sepakat untuk membuka ruang dialog yang transparan, konstruktif, dan berorientasi pada solusi.
Langkah ini mencerminkan sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan Polri dalam menjaga kondusivitas wilayah, sekaligus memastikan setiap tuntutan masyarakat diproses secara bijak sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui komunikasi yang berkelanjutan dan pendekatan dialogis, diharapkan dapat tercapai solusi terbaik yang tidak hanya menjawab tuntutan masyarakat, tetapi juga mendukung kemajuan daerah. (bam)
