KUALA PEMBUANG, Kalteng.co– Konflik antara masyarakat dan perusahaan besar swasta (PBS) perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Seruyan kembali menjadi sorotan. Anggota DPRD Seruyan, Bambang Yantoko, mendesak pemerintah daerah untuk mengambil sikap tegas dalam menyelesaikan permasalahan ini.
“Kami dari DPRD meminta agar pemda bisa tegas dalam menyikapi permasalahan antara masyarakat dengan PBS ini,” tegas Bambang, Senin (27/5/2024).
Menurutnya, konflik yang terus berulang ini harus segera diselesaikan agar tidak semakin meluas dan berdampak negatif bagi masyarakat dan daerah.
Kedua Belah Pihak Harus Taat Aturan
Bambang menekankan bahwa ketegasan pemerintah daerah harus berlaku untuk kedua belah pihak, baik perusahaan maupun masyarakat. “Permasalahan ini harus diselesaikan sesuai dengan regulasi yang berlaku,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa perusahaan harus memenuhi hak-hak masyarakat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. “Artinya, investor harus memberikan haknya kepada masyarakat sesuai dengan aturan yang ada,” tegasnya.
Di sisi lain, Bambang juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan tindakan anarkis seperti penggarongan atau panen massal jika hak-hak mereka sudah dipenuhi. “Kalau memang hak masyarakat sudah dipenuhi, jangan sampai ada lagi aksi-aksi seperti itu,” imbuhnya.
Pentingnya Penegakan Hukum
Untuk menjaga ketertiban dan keamanan, Bambang mendukung penuh tindakan aparat penegak hukum dalam menindak oknum-oknum yang melanggar hukum. “Kalau sudah ada pelanggaran hukum, maka aparat penegak hukum yang harus bergerak bersama dengan ketegasan dari pemda,” pungkasnya. (iya)
