PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Ratusan Mahasiswa di Palangka Raya kembali melakukan unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kalteng. Aksi tersebut berpusat di Jalan S Parman, Kelurahan Langkai, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Senin (1/9/2025) sekitar pukul 13.00 WIB.
Terlihat para massa aksi yang menggunakan almamater dari masing-masing kampusnya untuk menyampaikan orasinya di depan gerbang kantor perwakilan rakyat tersebut.
Tak sedikit dari para peserta demo juga membawa spanduk berisi tulisan-tulisan mengenai isu-isu yang akan dibawa pada saat menyampaikan pendapatnya tersebut.
Ratusan mahasiswa ini tergabung dalam Aliansi Gerakan September Hitam dan Cipayung Plus. Dalam aksinya, massa menyampaikan tujuh tuntutan utama yang dinilai penting untuk diperjuangkan demi kepentingan rakyat.
Tuntutan tersebut mencakup isu nasional maupun persoalan lokal di Kalteng. Diantaranya adalah mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat, menolak RUU Polri, mencabut UU TNI, serta merevisi kembali RKUHAP agar tidak melegitimasi tindakan brutal aparat.
Menolak kenaikan gaji, tunjangan, dan dana pensiun anggota dewan. Memperketat evaluasi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Mendesak DPR menggunakan hak angket untuk menurunkan Kapolri dari jabatannya.
Mendesak DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dan UU Masyarakat Adat.
Mendesak DPRD Kalteng membuat perda tentang sistem peninjauan PHK dan upah adil bagi buruh perkebunan, tambang, tani, dan UMKM.
Menolak Raperda tentang kenaikan gaji dan tunjangan DPRD Kalteng. Mendesak DPRD Kalteng lebih aktif dalam penyelesaian sengketa tanah di daerah.
Menolak kenaikan PBB/NJOP serta tarif BPJS di Kalteng. Mendesak DPR RI membatalkan kebijakan kenaikan gaji dan tunjangan pejabat.
Juru bicara aksi, Maulana mengungkapkan, yang disampaikan pihaknya pada aksi di DPRD ini lebih sedikit spesifik terkait kewenangan dari mereka itu sendiri.
“Pada intinya adalah bagaimana DPRD dapat menjadi penyambung lidah rakyat di Kalteng ini untuk disampaikan kepada DPR RI,” ungkapnya.
Beberapa yang menurut pihaknya yang perlu dievaluasi, yakni mencuatnya isu rencana menaikan tunjangan Anggota DPR
“Kami rasa itu tidak perlu dilakukan. Karena sudah cukup kami rasa,” tukasnya. (oiq)
EDITOR: TOPAN
