1 Juta Lebih Anak Disabilitas Butuh Sekolah Formal: Kemendikdasmen Percepat Perluasan Pendidikan Inklusi di Seluruh Provinsi
KALTENG.CO-Pendidikan inklusi di Indonesia tengah memasuki babak baru. Meski semangat untuk memberikan hak pendidikan yang setara bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) terus dikampanyekan, tantangan di lapangan masih nyata.
Menanggapi hal ini, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, telah menyiapkan skenario besar untuk memperkuat ekosistem pendidikan inklusif di tanah air.
Berdasarkan data Survei Kesejahteraan Indonesia (SKI) 2024, jumlah anak usia sekolah penyandang disabilitas di Indonesia telah menembus angka lebih dari satu juta anak. Angka ini menjadi pengingat pentingnya percepatan fasilitas dan SDM pendidikan yang memadai.
3 Tantangan Utama Pendidikan Inklusi saat Ini
Dalam keterangannya usai acara “Ramadhan Ceria 1000 Difabel dan Dhuafa” di Jakarta (17/3/2026), Abdul Mu’ti memetakan tiga kendala utama yang menghambat pengembangan pendidikan inklusi:
Keterbatasan Guru Pendamping: Di sekolah umum, keberadaan guru yang memiliki keahlian khusus untuk mendampingi siswa disabilitas masih sangat minim.
Hambatan Kultural: Masih ada sebagian masyarakat atau orang tua siswa yang belum sepenuhnya siap menerima proses belajar mengajar yang menggabungkan siswa reguler dengan siswa berkebutuhan khusus dalam satu kelas.
Kendala Teknis dan Anggaran: Penyediaan guru pendamping membutuhkan alokasi anggaran khusus yang selama ini menjadi tantangan bagi banyak satuan pendidikan.
Solusi Kemendikdasmen: Pelatihan Guru Eksisting dan Pembangunan SLB
Untuk memangkas ketimpangan akses tersebut, Kemendikdasmen di bawah kepemimpinan Abdul Mu’ti meluncurkan beberapa program strategis yang ditargetkan menguat pada tahun 2026.
Percepatan Pelatihan Guru Pendamping
Alih-alih hanya menunggu lulusan baru, pemerintah akan melakukan program percepatan pelatihan bagi guru-guru eksisting. Guru di sekolah formal akan diberikan pembekalan intensif agar memiliki kompetensi dasar dalam mendampingi siswa disabilitas di kelas inklusi.
Penambahan Unit Sekolah Luar Biasa (SLB)
Selain memperkuat sekolah inklusi formal, pemerintah berencana membangun unit SLB baru di berbagai provinsi. Salah satu wilayah yang menjadi fokus pembangunan adalah Jawa Tengah.
“Di tahun 2026 ini, kami akan memperkuat pendidikan inklusi di sekolah-sekolah formal dan insyaAllah juga menambah beberapa unit sekolah luar biasa di beberapa provinsi,” ujar Abdul Mu’ti.
Mewujudkan Kesetaraan: Pendidikan Tanpa Sekat
Langkah-langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap anak, tanpa memandang kondisi fisiknya, mendapatkan layanan pendidikan yang setara. Hal ini sejalan dengan visi membangun masyarakat yang inklusif, di mana tidak ada lagi sekat pemisah antara anak berkebutuhan khusus dengan siswa lainnya.
Selain fokus pada pendidikan, perhatian pemerintah juga menyentuh aspek sosial. Dalam momentum Ramadan ini, Mendikdasmen bersama MPKS PP Muhammadiyah, BSI, dan BPKH turut memberikan santunan serta dukungan fasilitas mudik bagi kaum difabel dan dhuafa.
Program ini bertujuan agar mereka dapat merayakan hari raya di kampung halaman dengan aman dan gembira, sesuai arahan Presiden.
“Mudah-mudahan ini adalah momentum untuk kita berbagi dan membangun masyarakat yang inklusif. Masyarakat yang tidak membangun sekat-sekat antara mereka yang berkebutuhan khusus dengan yang lainnya,” pungkas Mu’ti. (*/tur)
