BeritaPalangka RayaUtama

Inflasi Harus Ditekan

Image Image

PALANGKA RAYA-kalteng.co, Anggota Komisi II DPRD Kalteng, Natalia, mendorong pemerintah melalui dinas/instansi terkait, untuk melakukan pengawasan terhadap sejumlah kebutuhan pokok di pasaran yang kerap mengalami kenaikan harga.

Anggota Komisi II DPRD Kalteng, Natalia


“Seperti daging ayam, cabai, dan lain sebagainya. Jika dibiarkan bukan tidak mungkin akan terus mengalami kenaikan. Pemerintah harus secepatnya melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kebutuhan pokok tersebut,” jelas Natalia kepada Kalteng.co melalui sambungan telepon WhatsApp, Minggu (21/3/2021).
Kebutuhan pokok, lanjut Natalia, merupakan kebutuhan dasar/utama masyarakat. Apabila terjadi kenaikan, tentunya akan sangat berat dirasakan oleh mereka tetutama kalangan masyarakat kecil kebawah. Komisi II berharap, hal ini dapat menjadi perhatian pemerintah mencari solusinya. Wakil rakyat asal Daerah Pemilihan (Dapil) I Kalteng meliputi Kabupaten Katingan, Gunung Mas (Gumas) dan Kota Palangka Raya ini juga mengatakan, beberapa kebutuhan pokok di Kalteng seperti ikan, ayam potong, cabai dan lain sebagainya masih bergantung dan didatangkan dari Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) guna memenuhi pangsa pasar.
“Sampai saat ini beberapa kebutuhan pokok di Kalteng masih didatangkan dari Kalsel. Apabila terus seperti ini, selamanya harga akan mengalami fluktuasi menyesuaikan dengan ketersediaan di Kalsel. Kami menyarankan, pemerintah harus melakukan upaya untuk mengembangkan sektor pertanian dan perikanan dalam rangka memenuhi permintaan pasar di Kalteng,”kata Natalia.
Politikus perempuan dari Partai Hanura ini berharap, kedepan Kalteng tidak lagi bergantung dengan provinsi tetangga terkait pasokan kebutuhan pokok. Pasalnya, pasokan kebutuhan pokok tersebut akan mengalami inflasi sewaktu-waktu, seperti saat terjadi bencana banjir belum lama ini yang membuat pasokan kebutuhan pokok ke Kalteng terhambat hingga berdampak mengalami kenaikan.
“Apabila terjadi kendala pengiriman, otomatis memberikan dampak negatif. Hal ini kami harap dapat menjadi pembelajaran bagi Pemprov, untuk dapat mengembangkan pertanian dan peternakan kedepannya,”tutup Natalia. (pra/uni)

Image Image Image Image Image Image Image

Related Articles

Back to top button