Kepala Dislutkan Kalteng Terima Kunjungan Kerja Komite II DPD RI Bahas Penguatan Sektor Kelautan dan Perikanan
PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dis lutkan) Provinsi Kalimantan Tengah, Sri Widanarni, S.I.P., M.Si., menerima kunjungan kerja dari Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, bertempat di Aula Kantor Dis lutkan Kalteng, Rabu (30/7/2025).
Kunjungan kerja tersebut di pimpin oleh Habib Said Abdurrahman, anggota Komite II DPD RI yang membidangi urusan sumber daya alam dan ekonomi lainnya, termasuk kelautan dan perikanan.
Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda pengawasan dan penyerapan aspirasi daerah dalam rangka memperkuat sinergi antara pusat dan daerah, khususnya dalam pengelolaan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan di Kalimantan Tengah.
Dalam sambutannya, Sri Widanarni menyampaikan apresiasi atas perhatian yang di berikan DPD RI terhadap pembangunan sektor kelautan dan perikanan di wilayah Kalteng. Ia menegaskan bahwa potensi perikanan, baik tangkap maupun budidaya, masih sangat terbuka luas dan membutuhkan dukungan kebijakan lintas sektor.
“Kami berharap melalui kunjungan ini, DPD RI dapat mendorong lahirnya kebijakan nasional yang lebih berpihak pada kepentingan nelayan, pembudidaya ikan, serta pelaku usaha perikanan di daerah,” ujar Sri.
Kalimantan Tengah Memiliki Peran Strategis
Sementara itu, Habib Said Abdurrahman menyampaikan bahwa Komite II DPD RI berkomitmen untuk terus mendorong penguatan regulasi, pembinaan, dan penganggaran guna mendukung kedaulatan pangan nasional dari sektor perikanan.
“Kalimantan Tengah memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional, terutama dari sektor perikanan darat. Maka penting bagi kami untuk mendengarkan secara langsung tantangan dan kebutuhan yang ada di lapangan,” jelas Habib Said.
Dalam pertemuan tersebut, juga di bahas sejumlah isu krusial seperti peningkatan sarana-prasarana perikanan, akses pasar hasil perikanan, hingga perlindungan terhadap ekosistem perairan darat dan pesisir.
Kunjungan kerja ini di harapkan dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat dalam menyusun program-program yang tepat sasaran serta mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal. (pra)
EDITOR : TOPAN
