PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Aksi unjuk rasa yang akan digelar sejumlah elemen masyarakat di kawasan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah pada Senin (1/9/2025) mendapat perhatian dari berbagai pihak.
Ketua Penegak Hukum Rakyat Indonesia (PHRI) sekaligus Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kalteng, Suriansyah Halim, SH., SE., MH., turut memberikan imbauan agar aspirasi yang disampaikan benar-benar mencerminkan sikap masyarakat yang cinta damai.
Menurut Suriansyah Halim, demonstrasi adalah sarana demokrasi untuk menyuarakan pendapat, tetapi harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia menegaskan, agar massa aksi tidak terprovokasi isu-isu liar yang justru bisa menimbulkan gesekan.
“Aspirasi itu sah, itu hak rakyat. Tetapi jangan anarkis, jangan mudah terhasut, dan jangan merusak fasilitas umum. Karena ujung-ujungnya yang dirugikan tetap masyarakat sendiri. Utamakan keselamatan diri, keluarga, dan orang sekitar,” kata Suriansyah Halim, Senin (01/09/2025).
Sejalan dengan hal tersebut, unsur pimpinan daerah, tokoh masyarakat, serta Ormas Dayak dan paguyuban lintas etnis di Kalimantan Tengah juga telah menyampaikan pernyataan sikap. Mereka sepakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban agar situasi tetap kondusif.
Suriansyah Halim menilai, seruan itu penting sebagai bentuk kebersamaan untuk menjaga keutuhan daerah. Ia mengingatkan bahwa falsafah Huma Betang harus terus dijadikan pedoman, di mana setiap perbedaan disikapi dengan musyawarah dan bukan dengan emosi.
Suriansyah Halim juga mengingatkan agar pemerintah daerah serta DPRD Kalteng mendengar dan menampung aspirasi masyarakat dengan bijak. Ia berharap aksi yang berlangsung bisa menjadi sarana komunikasi dua arah antara rakyat dengan wakilnya, bukan ajang kericuhan.
“Aksi damai harus dihargai, baik oleh masyarakat yang menyuarakan maupun pihak yang menerima aspirasi. Semoga semua pihak bisa saling menahan diri. Jika semua bisa menahan diri, tentu aksi ini akan berjalan dengan aman dan terkendali,” pungkasnya. (pra)
EDITOR: TOPAN
