PALANGKARAYA,Kalteng.co – Kebijakan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dinilai berpotensi memengaruhi kinerja aparatur sipil negara (ASN). Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Sudarsono, menyebut dampak tersebut hampir tidak terelakkan meski besaran pengaruhnya belum dapat diukur secara pasti.
“Pemotongan TPP hampir bisa dipastikan berdampak pada kinerja. Seberapa besar dampaknya memang belum bisa kita ukur, tapi pasti ada pengaruhnya,” ujarnya, Rabu (28/1). Perubahan kebijakan di tengah jalan menimbulkan penyesuaian psikologis dan ekonomi bagi pegawai, yang berpotensi memengaruhi semangat kerja ASN dalam menjalankan tugas pelayanan publik.
Sudarsono menegaskan dampak pemotongan TPP tidak hanya dirasakan oleh sektor tertentu, melainkan hampir seluruh sektor pemerintahan. Hal ini karena TPP diberlakukan secara menyeluruh bagi pegawai pemerintah di berbagai bidang, termasuk tenaga pendidik dan pegawai lainnya.
Lebih lanjut, Sudarsono menilai penurunan penghasilan tambahan itu berpotensi berimplikasi pada kinerja secara keseluruhan jika tidak disertai kebijakan penyeimbang. Ia berharap kebijakan fiskal yang diambil tetap memperhatikan aspek kesejahteraan pegawai dan dampaknya terhadap kinerja birokrasi, sehingga tujuan efisiensi anggaran dapat tercapai tanpa mengorbankan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (hms)
