Kolaborasi Multisektoral, Penyusunan GDPK Kalteng Dimulai
PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (P3APPKB) Provinsi Kalimantan Tengah telah memulai proses penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) untuk wilayah Kalimantan Tengah. Rapat persiapan yang diadakan di Aula Bawi Bahalap, DP3APPKB Provinsi Kalteng, Senin (12/8/2024), melibatkan berbagai pihak terkait dan dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas P3APPKB, Linae Victoria Aden.
Proses penyusunan GDPK ini bertujuan untuk merumuskan strategi serta langkah-langkah konkret dalam menciptakan dokumen yang komprehensif dan relevan dengan kondisi unik di Kalimantan Tengah. Linae Victoria Aden, dalam sambutannya, menekankan pentingnya GDPK sebagai panduan utama dalam perencanaan pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.
“Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) memberikan arah yang jelas bagi pembangunan di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan infrastruktur. Dengan panduan ini, pemerintah dapat menetapkan kebijakan yang tepat untuk mengatasi tantangan kependudukan sekaligus mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera,” ujar Linae.
Rapat ini juga menghasilkan pembentukan tim penyusun GDPK, yang terdiri dari perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, serta pihak-pihak terkait lainnya. Tim ini akan bekerja secara kolaboratif untuk mengumpulkan data, menganalisis kondisi kependudukan, serta merumuskan visi, misi, dan tujuan pembangunan kependudukan di Kalimantan Tengah.
“Dokumen GDPK yang akan disusun diharapkan menjadi pedoman bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam merancang kebijakan dan program pembangunan yang benar-benar berpihak pada masyarakat,” tambah Linae.
Lebih lanjut, Linae berharap, penyusunan GDPK akan mampu mengarahkan pembangunan di Kalimantan Tengah ke arah yang lebih terencana dan berkelanjutan. Ia juga menegaskan, bahwa GDPK akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merancang program dan kegiatan yang selaras dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat setempat.
Acara tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat administrator dari lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, yang menunjukkan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam proses ini. (pra)
EDITOR : TOPAN
