KALTENG.CO-Setelah Megawati Soekarnoputri kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) dalam Kongres VI di Bali pada Jumat (1/8/2025), perhatian kini tertuju pada formasi kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP untuk periode 2025–2030.
Salah satu posisi sentral yang menjadi sorotan adalah Sekretaris Jenderal (Sekjen), dan nama Hasto Kristiyanto mencuat sebagai kandidat kuat.
Ketua Steering Committee (SC) Kongres VI PDIP, Komarudin Watubun, menegaskan bahwa peluang Hasto Kristiyanto untuk kembali menjabat sebagai Sekjen masih sangat terbuka. Menurut Komarudin, tidak ada halangan berarti bagi Hasto untuk melanjutkan estafet kepemimpinannya di posisi strategis tersebut.
Amnesti Presiden Prabowo Memuluskan Jalan
Salah satu faktor utama yang memperkuat peluang Hasto adalah amnesti yang baru saja ia peroleh dari Presiden Prabowo Subianto. Amnesti ini secara efektif membebaskan Hasto dari jerat hukum, menghilangkan hambatan legal yang mungkin menghalangi langkahnya kembali ke pucuk pimpinan partai.
“Tinggal Ibu (Megawati) susun kabinetnya. Tergantung Ibu, kan Ketua Umum terpilih,” ujar Komarudin di lokasi kongres, mengindikasikan bahwa keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan Megawati sebagai Ketua Umum terpilih.
Kehadiran Hasto di Kongres Masih Misteri
Meski demikian, Komarudin belum bisa memastikan apakah Hasto Kristiyanto akan hadir langsung dalam Kongres VI kali ini. Pasalnya, hingga berita ini diturunkan, Hasto belum keluar dari Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Saya belum tahu itu, karena itu kan masih ada proses administrasi,” kata Komarudin.
Kongres PDIP sendiri dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 1 hingga 3 Agustus 2025. Komarudin optimis bahwa peluang Hasto untuk hadir tetap ada, seiring dengan berjalannya proses penyusunan struktur kepengurusan DPP oleh Megawati.
Tidak Ada Batasan Periode untuk Sekjen
Komarudin juga menepis spekulasi mengenai batasan periode bagi Hasto Kristiyanto untuk menduduki posisi Sekjen PDIP, meskipun ia telah menjabat selama dua periode kepengurusan sebelumnya. Ia menegaskan bahwa tidak ada aturan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai yang membatasi masa jabatan Sekjen.
“Nggak lah, nggak ada di AD ART, partai tidak membatasi soal Sekjen dua periode. Nggak, nggak, tidak ada batasnya. Itu kewenangan prerogatif Ketua Umum menentukan siapa saja,” pungkas Komarudin.
Pernyataan Komarudin ini menggarisbawahi bahwa seluruh keputusan terkait pengurus DPP PDIP sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum.
Megawati memiliki hak prerogatif penuh dalam menyusun jajaran kepengurusan partai, termasuk dalam menentukan siapa yang akan menduduki posisi Sekjen yang krusial.
Dengan demikian, peluang Hasto Kristiyanto untuk melanjutkan perannya sebagai motor penggerak PDIP di bawah kepemimpinan Megawati semakin terbuka lebar. (*/tur)
