Mahasiswa Kecam Keras Pencatutan Nama dan Organisasi Dalam Dialog Antisipasi Politik Jelang Pemilu
PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Mahasiswa kecam keras pencatutan nama dan organisasi dalam dialog antisipasi politik jelang Pemilu. Kegiatan Dialog Publik dan Deklarasi dengan tema “Antisipasi Politik Identitas Menjelang Pemilu 2024″ itu sendiri diketahui berlangsung pada Rabu (15/3/2023) lalu.
Berlangsung di Aula Palangka Raya, kegiatan itu di usung oleh Organisasi Dewan Eksekutif Wilayah Rampai Nusantara Kalteng dengan tujuan memberikan sosialisasi serta pemahaman kepada seluruh masyarakat bahwa menjelang pemilu 2024 perlu adanya antisipasi terkait sistem politik identitas.
Namun, dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat banyak kejanggalan yang ditemukan, mulai dari mekanisme pembentukan panitia yang tidak sesuai prosedur sampai dengan berjalannya kegiatan.
Dari informasi yang dihimpun, beberapa organisasi yang merasa keberatan terkait persoalan ini antara lain PMKRI, PMII, HMI, GMKI, dan GMNI.
Bagi perwakilan organisasi mahasiswa bahwa adanya maksud untuk menguntungkan diri dengan menyalahgunakan nama pribadi seseorang dan nama organisasi adalah hal yang tidak dibenarkan secara etika dan hukum.
“Kami meminta mereka bertanggung menjawab penuh atas kejadian ini dalam bentuk apapun dengan tujuan kejelasan yang sebenarnya,” katanya Ketua Umum PMII Fikri Haikal.
Tak hanya itu, ultimatum juga ditegaskan GMKI secara kelembagaan bahwa mereka memang tidak terlibat dengan kegiatan tersebut.
“Kami akan telusuri dan bila hanya kesalahpahaman saja kami rasa pernyataan sikap ini juga perlu dilakukan dan juga langkah yang baik sebagai pengingat agar kedepan jangan sampai ada kejadian seperti ini lagi. Apalagi ini tahun-tahun politik, bila hal ini terjadi lagi, kami akan beri sanksi tegas, apalagi kalau yang melakukan adalah anggota GMKI sendiri tanpa diketahui pimpinan cabang,” Ucap Yesaya Kevin Arihina selaku PJS GMKI
Tak hanya itu, PMKRI Cabang Palangka Raya mengaku tidak ada komunikasi apapun terkait dengan pencantuman nama lembaga dan anggotanya dalam susunan panitia yang terdapat dalam proposal kegiatan tersebut.
Bahkan mereka menilai bahwa ketua Dewan Eksekutif Wilayah Rampai Nusantara tidak memiliki etika dalam berorganisasi dengan pencantuman nama lembaga kami dalam susunan tersebut tanpa konfirmasi kepada kami.
“Kami meminta pertanggungjawaban atas peristiwa ini. Dan kami berharap kejadian ini tidak terjadi lagi dan perlu menjadi perhatian semua pihak, baik internal organisasi kami maupun individu/organisasi lain” pungkas Rahel Dewi Sartika dari PMKRI Cabang Palangka Raya. (oiq)
