Co-founder Think Policy Andhyta Firselly Utami menjelaskan, saat ini menilai pertumbuhan perekonomian menggunakan indikator produk domestik bruto atau Gross Domestic Product (GDP).
Berdasarkan indikator tersebut, dalam menentukan sebuah kebijakan yang dijadikan acuan adalah tingkat konsumtif masyarakat, belanja pemerintah, investasi, dan kepentingan ekspor-impor.
Pertumbuhan yang mengacu pada PDB, secara tidak langsung berakibat pada kerusakan alam. “Hutan pun konversi. Jika dibiarkan, hutan tidak bernilai ekonomi,” lanjut Andhyta.
Tentang ekonomi hijau saat ini, Andhyta menjelaskan tentang sebuah kondisi yang dinamakan decoupling. Yakni tentang peningkatan GDP, namun pemanfaatan sumber dayanya melandai dan dampak lingkungan mengalami penurunan.
Editor Katadata Geeen Rezza Aji Pratama menambahkan, berdasarkan laporan khusus tentang bagaimana dekarbonisasi yang terjadi pada sektor energi, pelaku di sektor energi, sedang bersemangat sekaligus kebingungan dengan hal yang harus dilakukan tentang ekonomi hijau yang merupakan hal baru juga bagi para pelaku industri.
“Dalam melakukan peliputan isu ekonomi hijau, tantangan terbesarnya adalah keterbatasan kompetensi jurnalis itu sendiri. Berbicara tentang isu lingkungan saja sudah cukup rumit karena banyak istilah teknis, apalagi dikaitkan dengan ekonomi. Ini isu yang sangat kompleks karena menggabungkan ekonomi dan lingkungan,” lanjutnya.
Tantangan lain yang tidak kalah berat adalah masih gencarnya pelaku greenwashing. Hal ini bermula dari keinginan tiap perusahaan dan pelaku industri untuk terlihat hijau, maka masih banyak yang bersedia mengeluarkan dana lebih, bukan untuk beralih melakukan ekonomi hijau sungguhan, namun justru mengeluarkan banyak uang untuk branding dan publikasi PR saja.(*/tur)
