BeritaPOLITIKAUtama

Masuk Hari Tenang, Patroli Money Politic digencarkan

JAKARTA- Waktu bagi pasangan calon untuk merebut hati pemilihnya akan berakhir hari ini (5/12), menyusul selesainya tahapan kampanye Pilkada 2020. Selanjutnya pilkada akan memasuki hari tenang hingga Selasa (8/12), sebelum menjalani momen puncak pada Rabu (9/12) mendatang.

Meski berstatus hari tenang, paslon diyakini akan tetap berupaya “bergerilya” untuk memanfaatkan waktu di detik-detik terakhir. Oleh karenanya, di masa tenang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) justru akan meningkatkan pengawasan di akar rumput.

https://kalteng.cohttps://kalteng.cohttps://kalteng.cohttps://kalteng.cohttps://kalteng.cohttps://kalteng.co

Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar mengatakan, salah satu potensi kerawanan selama masa tenang adalah money politic atau akrab disebut serangan fajar. Biasanya, tim sukses akan berkeliling meminta dukungan suara pemilih dengan iming-iming uang, barang atau janji tertentu.

“Bawaslu juga akan menggelar patroli pengawasan anti politik uang,” ujarnya di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, kemarin (4/12).

Sejauh ini, selama dua bulan kampanye sudah ada tiga kasus money politic yang telah diputuskan bersalah oleh pengadilan. Masing-masing terjadi di Pelalawan Riau, Cianjur Jawa Barat, dan Kota Tangerang Selatan Banten. Intensitas di hari-hari terakhir berpotensi meningkat.

Selain kerja dari pengawas, Bawaslu juga berharap partisipasi masyarakat untuk ikut proaktif dalam melaporkan bila menemukan indikasi tersebut. Saat ini, sudah banyak medium yang dapat digunakan publik untuk melakukan laporan secara daring.

“Pengawasan mengadopsi teknologi seperti Siswaslu, Gowaslu, laman Bawaslu, form A daring, dan mekanisme daring,” imbuhnya.

Selain money politic, kerawanan yang terjadi di masa tenang adalah kampanye terselubung di sosial media. Untuk itu, Fritz menyebut patroli sosial media juga akan dilakukan bersama Cyber crime polri dan Kementerian Kominfo. Kemudian, kampanye yang digelar di ruang-ruang publik seperti alat peraga kampanye (APK) akan mulai ditertibkan Sabtu malam.

Sementara terkait kesiapan pelaksanaan, Bawaslu menyoroti proses distribusi logistik. Ketua Bawaslu RI Abhan menambahkan, hingga kemarin masih ada item logistik yang belum sampai ke daerah. Mayoritas masih kekurangan formulir model C1.Hasil Salinan-KWK.

Padahal, formulir tersebut yang nantinya memuat berita acara dan sertifikasi hasil penghitungan suara di TPS. “Formulir diserahkan kepada saksi maupun pengawas,” ujarnya.

Selain keperluan teknis, logistik lain yang masih kekurangan di sejumlah daerah adalah kebutuhan alat pelindung diri (APD) untuk pencegahan Covid-19 di TPS. Khususnya termogun atau termometer tembak yang digunakan untuk mengecek suhu tubuh sebelum masuk TPS.

Dia mengaku sudah menitipkan persoalan tersebut kepada jajaran panwas untuk berkoordinasi dengan KPU daerah. “Pengawas kami sudah kami minta untuk memastikan APD memenuhi,” kata pria asal Pekalongan itu.

Disinggung soal kemungkinan menunda Pilkada bagi daerah yang belum siap logistiknya, Abhan mengaku secara regulasi dimungkinkan. Sebab, pilkada tak mungkin digelar jika ada logistik yang tidak terpenuhi. “Kalau ketersediaan logistik enggak ada, ya mau tidak mau direkomendasi ditunda,” imbuhnya.

Meski demikian, keputusan tersebut perlu diteliti lebih lanjut. Khususnya untuk melihat logistik apa yang belum tiba dan sebanyak apa kekurangannya. Jika fatal, maka pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan.

Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi mengakui belum semua item logistik selesai didistribusikan dan diterima KPU daerah. “Hingga saat ini proses pemenuhan APD memang masih terus berjalan,” ujarnya.

Meski demikian, Pram menyebut sebagian besar sudah selesai. Dia memastikan proses pemenuhan akan terus dipercepat. Mantan Ketua Bawaslu Banten itu juga optimis, dengan sisa waktu yang ada, kebutuhan bisa dipenuhi tepat waktu. “Kami memandang masih memadai. Masih ada waktu,” imbuhnya. (jawapos)

Related Articles

Back to top button