Di sisi lain, kelompok pro-Anies menyalahkan pemerintah pusat atas kelalaian dalam mengawasi dan menegakkan peraturan di depo Pertamina. Mereka meminta Pertamina bertanggung jawab. Peristiwa Tanah Merah hanya satu dari sekian banyak masalah politik dan sosial berbasis identitas dan tribalisme.
Semisal, konflik antara pemerintah dengan kelompok separatis Papua yang kerap dilihat melalui etnisitas dan agama. Padahal, masalah utamanya adalah ketimpangan dan marginalisasi ekonomi.
Beberapa upaya mesti dilakukan untuk membangun masyarakat yang lebih adil dengan mengatasi masalah struktural yang mendasari pelanggengan ketidaksetaraan dan marginalisasi.
Hal tersebut termasuk meningkatkan akses pendidikan dan kesempatan kerja, supremasi hukum, dan membuka ruang dialog antaragama dan antaretnis.
Menjelang Pemilu 2024, publik perlu menuntut akuntabilitas dan transparansi dari para pemimpin mereka dan memprioritaskan isu-isu publik, bukan isu sektarian. Dengan demikian, Indonesia dapat melepaskan diri dari politik identitas dan tribalisme, sehingga dapat bekerja menuju masyarakat yang lebih kohesif dan adil.
Perlu dicatat, politik tribalisme di Indonesia tidak hanya melibatkan kelompok Islam. Kelompok nasionalis dan sekuler juga turut berkontribusi dalam munculnya tribalisme.
Mereka hanya memperjuangkan kepentingan kelompok dan mengabaikan solidaritas politik, sehingga tidak fokus pada isu utama terkait ketimpangan sosial ekonomi.
Lantas, bagaimana Indonesia bisa menjauh dari tribalisme politik dan menuju solidaritas yang lebih besar berdasar nilai dan tujuan bersama? Salah satu solusi yang mungkin adalah membangun identitas nasional yang lebih inklusif dan mendorong persatuan melalui pendidikan politik.
Visi bersama tentang apa artinya menjadi Indonesia, terlepas dari suku, agama, atau daerah, harus diciptakan. Dengan ini, negara dapat menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama untuk membangun masyarakat yang adil dan egaliter. Lebih lanjut, partai politik berikut pimpinannya harus mengutamakan kepentingan seluruh rakyat.
Makanya, perlu perubahan pola pikir menuju empati yang lebih besar tentang perjuangan dan tantangan yang akan dihadapi oleh seluruh rakyat Indonesia. Beberapa partai sudah menegaskan tidak akan menggunakan politik identitas dalam Pemilu 2024.
Tentu ini hal positif, meskipun dalam praktiknya rakyat harus tetap mengawasi dan menagih hal itu. Bila ternyata hanya lip service, rakyat bisa menghukumnya dengan tidak memilih partai tersebut.
Sebab, tribalisme politik di Indonesia telah membawa berbagai hambatan untuk kemajuan negara, solidaritas politik, dan kesadaran kelas. Negara harus menjauh dari politik identitas berdasar agama, etnis, atau wilayah dan menuju identitas nasional yang inklusif.
Pemilu 2024 membuka kesempatan bagi Indonesia untuk meninggalkan tribalisme politik menuju solidaritas sosial, dengan syarat partai politik dan pemimpinnya harus memprioritaskan pembangunan masyarakat yang lebih adil dan egaliter.
Juga berupaya menciptakan visi bersama tentang apa artinya menjadi Indonesia. Kita mesti mematri ke alam bawah sadar bahwa politik secukupnya, Indonesia selamanya. (*)
*) VIRDIKA RIZKY UTAMA, Peneliti PARA Syndicate, mahasiswa pascasarjana ilmu politik Shanghai Jiao Tong University
