Program vaksinasi Covid-19 segera dilakukan di seluruh Nusantara, termasuk Kalteng. Seperti apa persiapan daerah ini menyambut program nasional untuk penanggulangan pandemi?
ANNISA B WAHDAH, Palangka Raya
MULAI kemarin (3/1) vaksin Covid-19 tahap pertama pendistribusian sudah mulai dilakukan oleh Biofarma. Kalteng menjadi salah satu provinsi yang mendapat pendistribusian vaksin perdana ini. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng menyatakan telah siap menyambut kedatangan vaksin dari pemerintah pusat ini. Bahkan sudah dibuatkan anggaran untuk keperluan vaksinasi.
Sekda Kalteng Fahrizal Fitri mengatakan, di tingkat provinsi pihaknya sudah menganggarkan Rp100 miliar untuk biaya tidak terduga (BTT) tahun 2021. Dana ini untuk penanggulangan pandemi Covid-19 yang masih belum berakhir. Karena itu pemrov menilai perlu menganggarkan dana pada BTT.
“Pada evaluasi pembahasan tim anggaran pemerintah daerah, penanganan pandemi Covid-19 menjadi pencermatan pada 2021 ini,” katanya saat diwawancarai, kemarin.
Diungkapkannya, mengingat penggunaan BTT ini fleksibel, maka dapat digunakan untuk kegiatan apa pun berdasar ketentuan, termasuk untuk vaksinasi. Pemerintah pusat telah meminta pemerintah daerah (pemda) melakukan persiapan anggaran untuk vaksinasi tahun ini.
“Memang untuk pengadaan vaksin menggunakan anggaran pemerintah pusat, sementara anggaran yang disediakan pemda ini untuk dukungan seperti keperluan distribusi, sosialisasi, dan penanganan seperti anggaran untuk tenaga kesehatannya,” ungkap sekda.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalteng Suyuti Syamsul mengatakan, sejak kemarin pendistribusian vaksin sudah mulai dilaksanakan. Meski demikian, ia menyebut bahwa jadwal pendistribusian ke Kalteng belum diketahui pasti.
“Belum tahu jadwalnya, hanya disebutkan mulai pengiriman hari ini (kemarin, red), apakah Kalteng dikirim juga hari ini, belum tahu juga,” katanya.
Dalam paparan rencana vaksinasi Covid-19 pada 2021 yang disampaikannya beberapa waktu lalu, beberapa langkah sudah dilakukan terkait rencana vaksinasi Covid-19. Mulai dari penyusunan komponen hingga kendala yang dihadapi.
“Kami sudah melakukan pemetaan. Di 14 kabupaten/kota terdapat 203 puskesmas, 26 rumah sakit (RS) milik pemerintah maupun swasta, dan 2.462 posyandu yang nantinya akan tercover penyaluran vaksin Covid-19,” katanya belum lama ini.
Sejumlah persiapan sudah dilakukan sejak Oktober hingga Desember 2020. Jeda waktu yang singkat antara sosialisasi dan pelaksanaan memaksa pihaknya harus melakukan lompatan kuantum untuk rencana persiapan vaksinasi.
“Kami sudah melakukan sosialisasi berjenjang melalui dinkes kabupaten/kota berkenaan dengan SDM, penyaluran, logistik, dan lainnya,” bebernya.
Suyuti berharap dinkes kabupaten/kota melanjutkan sosialisasi itu secara berjenjang kepada RS dan puskesmas di wilayah masing-masing. Suyuti menyebut bahwa pelatihan tidak dapat dilakukan tahun lalu. Meski demikian, pihaknya sudah menjadwalkan untuk dilakukan tahun ini.
“Pada 2021 kami akan lakukan pelatihan khusus tenaga vaksinator imunisasi Covid-19 tingkat provinsi dan kemudian nanti didelegasikan ke kabupaten/kota,” ucapnya.
Sesuai arahan dalam surat edaran (SE) Mendagri, lanjut dia, setiap kabupaten/kota diwajibkan menganggarkan rencana vaksinasi, termasuk pelatihan bagi vaksinator untuk imuniasi. “Pada 2020 lalu tidak dapat dilakukan pelatihan karena berbagai kendala dan tidak adanya kepastian,” lanjutnya.
Kemudian, berkenaan dengan penetapan data sasaran vaksinasi, jumlah sasaran yang ditetapkan oleh Kemenkes pada 2021 ini diberikan kepada 1,6 juta lebih orang. Sasaran yang akan menerima vaksinasi yakni para tenaga kesehatan (nakes), TNI, Polri, aparat hukum dan pemberi layanan publik, tokoh agama, tokoh masyarakat, perangkat daerah mulai dari tingkat kecamatan, desa RT dan RW, tenaga dan tokoh pendidik dari PAUD hingga perguruan tinggi, aparatur pemerintah pusat hingga daerah dan anggota legislatif. Sasaran selanjutnya adalah masyarakat peserta BPJS penerima bantuan iuran. Dan kelompok terakhir yakni masyarakat yang berusia 19 tahun hingga 59 tahun.
“Namun sangat mungkin akan ada perbedaan data antara pusat dengan daerah, seperti adanya masyarakat Kalteng yang tidak memiliki NIK. Jaid, secara faktual akan memerlukan vaksin dalam junlah yang lebih besar,” jawabnya.
Hal itu tentunya akan memengaruhi jumlah vaksin yang akan diterima pemda. Karena itu, saat ini pihaknya berupaya melakukan validasi data dari kabupaten/kota, termasuk kepesertaan BPJS.
“Hal itu wajar saja dan bukan menjadi masalah. Apabila memang nantinya vaksin yang diterima kurang, maka akan dilakukan pengajuan kembali,” ujarnya.
Sementara itu, berkenaan SDM yang akan melakukan vaksinasi Covid-19, pihaknya mendata terdapat 2.563 bidan, 3.191 perawat, 505 dokter umum, serta 50 anggota TNI dan 72 anggota Polri yang berlatarbelakang kesehatan. Untuk kesiapan fasilitasnya, Kalteng saat ini memiliki satu coolroom delapan lemari es. Jumlah itu diperkirakan cukup untuk pengiriman vaksin secara bertahap.
“Ketika bicara vaksin maka perlu ada rantai dingin, termasuk dalam proses distribusi dari kabupaten ke fasilitas pelayanan kesehatan,” kata mantan direktur Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei ini.
Hingga saat ini, tempat penyimpanan vaksin di 14 kabupaten/kota sudah terpenuhi hingga 95 persen dan sudah sesuai strandar. Namun, ada beberapa daerah yang perlu penambahan kapasitas sekitar 43 pesen dari total RS dan puskesmas.
“Berkenaan hal ini sudah kami usulkan kepada pemerintah pusat untuk tambahan jumlah penyimpanan vaksin di beberapa kabupaten/kota. Tidak ada salahnya juga dianggarkan jika tidak ada pengiriman dari pemerintah pusat nantinya,” ujar Suyuti.
Suyuti menyebut, vaksin yang digunakan adalah vaksin sinovac. Vaksin ini dinilai lebih cocok dengan rantai dingin di Indonesia. Jumlah vaksin yang diperlukan nantinya sebanyak 3.222.669 vial untuk Kalteng.
“Jumlah vaksin ini dua kali lipat dari jumlah orang yang akan menerima vaksin, karena setelah dilakukan vaksinasi yang pertama harus divaksin lagi kedua kalinya. Jadi, jumlah 3 juta lebih vial vaksin ini untuk dua kali pemberian,” tambahnya.
Fasilitas yang diperlukan untuk penyimpanan vaksin harus menjadi perhatian serius setiap kabupaten/kota. Meski terkendala karena ketiadaan anggaran vaksin, tapi menteri terkait menyampaikan bisa menggunakan anggaran pada 2021. Beberapa kabupaten/kota perlu melakukan penambahan lemari es.
“Tentu saja lemari es yang digunakan berbeda dengan lemari es rumah tangga, khusus untuk pendingin vaksin,” singkat dia.
Selebihnya, terhadap strategi komunikasi, pihaknya sudah melakukan sosialisasi tertulis melalui dinkes kabupaten/kota dan puskesmas perihal rencana imunisasi Covid-19 yang dimulai Januari ini. Dinkes provinsi juga melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait berkenaan rencana distribusi vaksin ini.
“Kami juga mempertimbangkan kemungkinan kesulitan untuk menjangkau daerah-daerah tertentu karena kondisi alam,” sebutnya.
Untuk itu, pihaknya sudah menyampaikan rencana kerja sama lintas sektor yang akan melibatkan TNI dan Polri. Termasuk melibatkan perusahan-perusahaan swasta yang berada di daerah-daerah pelosok.
“Kemudian kami juga melakukan maping wilayah demi memastikan vaksin tidak rusak saat pendistribusian,” lanjutnya.
Misalnya, wilayah perbatasan yang lebih mudah diakses melalui kabupaten tetangga, maka akan dihitung dari kabupaten terdekat itu. Selain itu, sebagai antisipasi kerusakan vaksin, akan dilakukan transit di puskesmas-puskesmas yang dilewati.
“Pengiriman vaksin ini kan menggunakan coolbox, namun ada batasan waktu berapa jam vaksin berada di dalam coolbox ini. Sehingga kemungkinan akan ada titik antara, ketika mau mengantar vaksin dengan jangkauan waktu cukup panjang, maka berhenti di salah satu titik, disimpan di puskesmas di daerah itu, lalu pendistribusian dilanjutkan keesokan harinya,” tuturnya. (*/ce/ala)
