KALTENG.CO-Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas menolak penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).
Sebagai gantinya, Menkeu Purbaya menyarankan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) agar memanfaatkan pendapatan dividen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menanggung beban pembayaran tahunan tersebut.
Saran strategis ini disampaikan Purbaya dalam rapat perdana Dewan Pengawas (Dewas) Danantara yang berlangsung di Kantor Danantara, Jakarta Selatan, pada Rabu (15/10).
Dividen BUMN Jadi Kunci Pembayaran Whoosh
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa optimistis Danantara memiliki kapasitas finansial yang memadai untuk melunasi kewajiban utang Whoosh. Keyakinan ini didasarkan pada besarnya aliran dividen BUMN yang kini dikelola oleh Danantara.
“Sudah saya sampaikan, karena Danantara menerima dividen dari BUMN sekitar Rp 90 triliun. Itu cukup untuk menutup Rp 2 triliun bayaran tahunan untuk kereta api cepat,” ujar Purbaya.
Ia memperkirakan kebutuhan pembayaran tahunan untuk utang Whoosh, yang notabene merupakan bunga dan pokok pinjaman, berada di kisaran Rp 2 triliun per tahun. Dengan total dividen BUMN yang mencapai sekitar Rp 90 triliun, Danantara dinilai sangat mampu menutupi angka tersebut tanpa perlu membebani kas negara melalui APBN.
Purbaya bahkan menegaskan bahwa posisi pemerintah sudah jelas: pembayaran utang Whoosh harus dilakukan tanpa mengandalkan APBN. Ia menyayangkan bahwa selama ini, sebagian besar pendanaan masih diarahkan ke obligasi yang merupakan bagian dari Surat Utang Negara (SUN).
“Dan saya yakin uangnya setiap tahun lebih banyak. Dan sebagian akan ditaruh di obligasi, punya saya lagi, pemerintahan lagi,” tambahnya, menyiratkan potensi penempatan dana Danantara yang seharusnya lebih produktif di sektor riil.
Kritik Menkeu terhadap Strategi Investasi Danantara
Dalam rapat yang dihadiri oleh CEO Danantara Rosan Roeslani dan jajaran direksi, Purbaya juga sempat melontarkan kritik keras terkait strategi investasi Danantara yang masih didominasi penempatan dana pada obligasi pemerintah.
“Saya tadi sempat kritik, kalau Anda taruh obligasi begitu banyak di pemerintahan, keahlian Anda apa?” kritiknya.
Menanggapi hal ini, pihak Danantara memberikan alasan bahwa kondisi tersebut hanyalah sementara, yakni pada tiga bulan terakhir, karena keterbatasan waktu untuk merancang proyek-proyek investasi lainnya. Danantara berjanji akan melakukan perbaikan ke depan.
“Mereka bilang ini kan hanya tiga bulan terakhir ini karena tidak sempat buat proyek. Ke depan akan mereka perbaiki sehingga yang di obligasi itu akan buat proyek-proyek yang mendorong,” ungkap Purbaya.
Danantara Akan Kaji Skema Pembayaran Whoosh
Terkait saran pembayaran utang Whoosh senilai Rp 2 triliun per tahun menggunakan dividen, Purbaya menyebut pihak Danantara akan mempelajari lebih lanjut skema yang paling tepat. Meskipun demikian, bagi Purbaya, opsi pembayaran dengan dividen sudah dianggap sebagai putusan final dari pihaknya.
“Dia akan mempelajari lagi dan mereka akan propose ke kita seperti apa. Kalau saya bilang saya udah putus. Ya kira-kira nanti kita tunggu deh seperti apa studinya,” jelasnya.
Menkeu Purbaya menekankan bahwa yang terpenting bagi kreditur adalah kejelasan struktur pembayaran utang. Ia meyakini, meskipun klausul perjanjian awal mungkin melibatkan pemerintah, pembayaran oleh Danantara yang juga merupakan entitas pemerintah seharusnya tidak menjadi masalah.
“Saya tanya ke beliau tadi, apakah di klausulnya ada yang bayar harus pemerintah? Kan yang penting kalau saya tahu CDB (China Development Bank), saya pernah diskusi juga. Mereka yang penting struktur pembayarannya clear. Jadi harusnya nggak ada masalah kalau Danantara bayar juga,” tegasnya.
Keputusan Akhir di Tangan Presiden Prabowo
Hasil pembahasan mengenai skema pembayaran utang proyek Whoosh yang berasal dari era Presiden Joko Widodo ini nantinya akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Tapi nanti kita lihat hasilnya seperti apa dan kita tunggu perintah dari Presiden,” pungkas Purbaya, menunjukkan bahwa keputusan final terkait kebijakan pembayaran utang strategis ini berada di tangan kepala negara. (*/tur)
