KALTENG.CO-Mahkamah Konstitusi (MK) siap menghadapi tantangan besar di awal tahun 2025. Pasalnya, lembaga peradilan tertinggi ini telah menerima sebanyak 314 permohonan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) serentak 2024.
Ketua MK, Suhartoyo, mengumumkan bahwa sidang perdana untuk perkara-perkara tersebut akan digelar pada tanggal 8 Januari 2025. “Jumlah permohonan ini cukup signifikan dan menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi,” ujar Suhartoyo, Kamis (2/1/2025).
Rincian Sengketa Pilkada
Dari total 314 permohonan, mayoritas kasus merupakan sengketa hasil pemilihan bupati (Pilbup) dengan jumlah mencapai 242 perkara. Sementara itu, terdapat 23 permohonan sengketa pemilihan gubernur (Pilgub) dan 49 permohonan sengketa pemilihan walikota (Pilwalkot).
MK Siap Hadapi Tantangan
Menyikapi tingginya jumlah perkara sengketa Pilkada, MK telah melakukan berbagai persiapan. Beberapa di antaranya adalah:
- Bimbingan Teknis: MK telah menyelenggarakan bimbingan teknis bagi seluruh pemangku kepentingan Pilkada untuk memastikan proses persidangan berjalan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Pembaruan Regulasi: MK juga telah melakukan pembaruan regulasi terkait tata cara permohonan perselisihan hasil Pilkada.
- Pengembangan Sarana dan Prasarana: MK terus berupaya meningkatkan fasilitas persidangan untuk mendukung pelaksanaan sidang yang efektif dan efisien.
Sidang sengketa Pilkada diharapkan dapat memberikan kepastian hukum atas hasil pemilihan umum yang telah berlangsung. Selain itu, sidang ini juga menjadi ajang untuk menguji kualitas penyelenggaraan pemilu dan memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. (*/tur)
