Mantan aktivis 98 itu menjelaskan, Indonesia tidak dalam keadaan darurat yang di bolehkan secara konstutusi untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Sehingga, usulan tersebut tidak layak di lontarkan ke ranah publik.
“Kita kan nggak menghadapi perang. Kita harus hati-hati menyuarakan itu, karena melanggar konstitusi dan melanggar etika berdemokrasi yang salah satu tujuannya adalah. Memastikan regularitas pergantian kepemimpinan nasional,” ujar Budiman.
Sebagaimana di ketahui, wacana penundaan Pemilu 2024 mencuat usai Ketum PKB Muhaimin Iskandar mengusulkan hal tersebut. Usul ini di lontarkan dengan alasan agar Pemilu 2024 tidak mengganggu momentum kebangkitan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Usulan ini di dukung oleh Ketum PAN Zulfikli Hasan dan di sambut baik oleh Ketum Golkar Airlangga Hartarto.
Sementara Ketum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto serta elite PKS Mardani Ali Sera. Dengan tegas menolak usulan ini.(tur)
