Pemadaman Listrik Picu Aksi, Gubernur Agustiar Sabran Temui Massa GPG dan Peternak
PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Persoalan pemadaman listrik bergilir di Kalimantan Tengah kembali memicu aksi masyarakat. Puluhan anggota Aliansi Gerakan Palangka Raya Gelap (GPG) bersama sejumlah peternak mendatangi kawasan Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Kamis (30/7/2026), untuk menyampaikan tuntutan kepada PLN. Aksi tersebut akhirnya berujung pada dialog terbuka setelah Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran turun langsung menemui massa di depan gerbang Istana Isen Mulang. Gubernur didampingi General Manager PLN UID Kalselteng Iwan Soelistijino serta jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Sebelumnya, massa melakukan aksi di Kantor PLN UP3 Palangka Raya. Mereka kemudian bergerak menuju Istana Isen Mulang setelah mendapat informasi bahwa GM PLN UID Kalselteng tengah bertemu dengan Gubernur Agustiar Sabran. Kedatangan massa ke istana bertujuan meminta penjelasan langsung dari pihak PLN sekaligus mendesak adanya langkah konkret untuk mengatasi pemadaman listrik bergilir yang telah berlangsung selama beberapa hari dan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Suasana sempat memanas ketika massa menyerukan agar GM PLN keluar menemui mereka. Namun, situasi berangsur kondusif setelah Gubernur Agustiar Sabran datang langsung ke hadapan peserta aksi. Alih-alih melakukan dialog di dalam ruangan, Gubernur, pimpinan PLN, dan perwakilan masyarakat memilih duduk bersama di atas aspal tepat di depan gerbang Istana Isen Mulang. Pertemuan tersebut berlangsung terbuka dengan berbagai keluhan disampaikan secara langsung kepada pihak PLN.
Dalam dialog itu, masyarakat mengungkapkan dampak pemadaman yang tidak hanya dirasakan rumah tangga, tetapi juga pelaku usaha, UMKM hingga peternak. Gangguan pasokan listrik disebut menghambat kegiatan produksi sekaligus menimbulkan tambahan biaya operasional. Perwakilan GPG, Fiteli, menegaskan masyarakat membutuhkan pertanggungjawaban dari PLN atas dampak yang muncul selama krisis kelistrikan. “PLN harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami pelanggan selama krisis listrik berlangsung,” kata Fiteli.
Tuntutan serupa disampaikan kalangan peternak. Perwakilan peternak, Syamsu, menyebut pemadaman listrik membuat biaya produksi meningkat. Selain risiko kematian ayam akibat terganggunya sistem operasional peternakan, pelaku usaha juga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menghidupkan genset. “Setiap hari peternak harus membeli solar non-subsidi agar genset tetap menyala. Di sisi lain, pembatasan pembelian BBM di SPBU membuat kebutuhan operasional semakin sulit dipenuhi. Kondisi tersebut dinilai sangat memberatkan usaha peternakan,” ujarnya.
Selain meminta PLN segera menormalkan pasokan listrik, massa juga mendesak adanya kompensasi bagi pelanggan yang terdampak. Mereka menilai kewajiban membayar rekening listrik telah dipenuhi oleh masyarakat sehingga pelayanan kelistrikan yang andal juga menjadi hak pelanggan. Namun, dialog tersebut belum menghasilkan kesepakatan antara kedua pihak. PLN UID Kalselteng tidak menandatangani dokumen kesepakatan yang diajukan perwakilan massa.
Penolakan tersebut membuat peserta aksi kecewa. GPG kemudian menyatakan akan terus mengawal persoalan pemadaman listrik dan bahkan berencana melanjutkan aksi selama satu bulan apabila tidak ada penyelesaian konkret dari PLN. Sementara itu, Iwan Soelistijino menyampaikan bahwa pihaknya belum dapat memastikan besaran kompensasi yang nantinya diterima pelanggan. Menurutnya, pembahasan mengenai hal tersebut masih berlangsung.
Belum adanya kepastian terkait nilai kompensasi maupun mekanisme penggantian kerugian yang dialami pelaku usaha membuat sejumlah tuntutan masyarakat masih belum memperoleh jawaban final. GPG pun menegaskan akan terus memantau langkah PLN hingga terdapat solusi nyata terhadap persoalan pemadaman listrik yang telah berdampak pada aktivitas dan perekonomian masyarakat di Palangka Raya. (pra)
