Pemprov Kalteng Matangkan Strategi Hadapi Perubahan Iklim Lewat Kick-Off Meeting dan Bimtek Rencana Aksi Adaptasi
PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memantapkan langkah konkret dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global. Salah satunya melalui penyelenggaraan Kick-Off Meeting dan Bimbingan Teknis (Bim tek) Penyusunan Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim, yang di gelar di Hotel M Bahalap, Palangka Raya, Senin (28/7/2025).
Kegiatan ini di buka secara resmi oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalteng, Sunarti, mewakili Plt. Sekda Kalteng. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya rencana aksi adaptasi sebagai bagian dari strategi mitigasi risiko iklim dan pemenuhan mandat regulatif nasional.
“Kalimantan Tengah adalah provinsi yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki ekosistem tropis yang sangat penting bagi keseimbangan lingkungan global. Namun, kita menghadapi tantangan serius akibat perubahan iklim, mulai dari naiknya suhu rata-rata tahunan hingga pola curah hujan yang semakin tidak menentu,” ujar Sunarti.
Ia memaparkan bahwa dampak perubahan iklim telah memicu sejumlah krisis, antara lain ketidakpastian ketersediaan air, meningkatnya potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan kekeringan, serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang hampir terjadi setiap tahun.
Ancaman Deforestasi Dan Alih Fungsi Lahan
“Situasi ini bukan hanya menurunkan kualitas udara, tetapi juga membawa risiko besar terhadap kesehatan masyarakat dan kelangsungan hidup,” tambahnya.
Lebih lanjut, Sunarti menekankan pentingnya perlindungan ekosistem hutan tropis di Kalteng yang berperan sebagai penyangga karbon global. Menurutnya, ancaman deforestasi dan alih fungsi lahan untuk pertanian semakin memperparah kondisi ketahanan lingkungan dan memperbesar risiko bencana.
Ia juga mengingatkan bahwa perubahan iklim bukan sekadar isu lingkungan semata, melainkan persoalan multidimensi yang menyentuh sektor ekonomi, sosial, kesehatan, energi, hingga ketahanan pangan.
“Untuk itu, penyusunan rencana aksi adaptasi iklim harus di lakukan secara terpadu lintas sektor. Ini merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kolaborasi semua pemangku kepentingan,” tegasnya.
Sunarti pun mengapresiasi komitmen dan sinergi berbagai pihak dalam kegiatan ini. Ia berharap dokumen rencana aksi yang di susun dapat menjadi panduan pembangunan daerah yang lebih adaptif, tangguh, dan inklusif, serta selaras dengan arah kebijakan nasional dan komitmen global terhadap perubahan iklim. (pra)
EDITOR : TOPAN
