Pengawasan Perizinan dan Pengendalian Inflasi, Asisten Ekbang Kalteng Hadiri Rakor Bersama Mendagri
Banyak Kabupaten/Kota Yang Mengalami Kenaikan IPH
Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya pengawasan eksternal dari Kepolisian, Kejaksaan, KPK, serta Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK) untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dalam proses perizinan. Dengan adanya Nota Kesepahaman ini, di harapkan pengawasan menjadi lebih efektif guna mempercepat perizinan usaha sekaligus memberantas praktik korupsi.
Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, dalam pemaparannya menjelaskan mengenai perkembangan inflasi dan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu ke-5 Januari 2025.
“Pada M5 Januari 2025, terdapat 35 provinsi yang mengalami kenaikan IPH, sementara 3 provinsi mengalami penurunan di bandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan ini terutama di sebabkan oleh komoditas seperti cabai rawit, cabai merah, dan daging ayam ras,” ungkapnya.
Secara nasional, lebih banyak kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH di bandingkan yang mengalami penurunan. Kabupaten Agam di Sumatera mencatat kenaikan IPH tertinggi sebesar 9,295 persen, sementara Kabupaten Blitar di Jawa mengalami kenaikan IPH sebesar 7 persen.
Dari sisi inflasi tahunan (year-on-year/yoy) Januari 2025, tercatat sebesar 0,76 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 105,99. Inflasi tertinggi terjadi di Provinsi Papua Pegunungan sebesar 4,55 persen, sedangkan inflasi terendah di Sulawesi Tengah hanya 0,02 persen. Sementara itu, deflasi terdalam terjadi di Gorontalo sebesar -1,52 persen.
