Presidensi G20 Indonesia Yang Mendorong Kerja Sama Digital
Presiden Jokowi juga menyampaikan pentingnya memperkuat kerja sama ekonomi, terutama potensi pengembangan ekonomi hijau. Seiring dengan langkah pemulihan ekonomi nasional dan penguatan iklim investasi melalui reformasi struktural dan UU Cipta Kerja.
“Dalam pertemuan tadi, Presiden mengharapkan AS dapat meningkatkan investasinya di Indonesia, dan harus punya kesiapan menjadi bagian dari rantai pasok produk utama. Misalnya untuk material bagi kendaraan ramah lingkungan atau mobil listrik,” tutur Menko Perekonomian.
Di bidang perubahan iklim, kedua negara sepakat berkomitmen kuat dalam pengurangan emisi karbon melalui komitmen Nationally Determined Contribution (NDC). Di mana Indonesia merupakan salah satu negara terdepan dalam penanganan kebakaran hutan, penurunan tingkat deforestasi dan restorasi hutan bakau.
“Langkah dan komitmen Indonesia sebagaimana yang di rangkum dalam NDC juga menyasar sektor energi, dan sektor terkait lainnya. Kedua Presiden sepakat meningkatkan kerja sama yang lebih erat, terutama dalam masa Presidensi G20 Indonesia yang mendorong kerja sama digital. Transisi energi dan keuangan inklusif, terutama bagi UMKM dan kelompok rentan lainnya,” papar Menko Airlangga.
Di sela-sela agenda kegiatan yang cukup padat, Presiden Jokowi dalam kesempatan terpisah juga telah bertemu dengan Kepala Negara/Pemerintah lainnya. Seperti PM Slovenia dan PM Palestina, serta beberapa perusahaan lainya seperti Amazon dan Microsoft.
Dalam kesempatan tersebut, Menko Perekonomian dan rombongan juga berkesempatan mengunjungi Paviliun Indonesia. Yang di dirikan untuk kegiatan outreach capaian Indonesia di bidang penanganan perubahan iklim.
Kegiatan Paviliun di isi oleh sejumlah wakil dari Kementerian/Lembaga, termasuk beberapa kalangan BUMN. Perusahaan nasional dan civil society yang turut bergerak di bidang lingkungan dan biodiversitas.
Selain Menko Perekonomian. Turut hadir Menteri Kabinet Indonesia Maju lainnya yakni Menko Marinves, Menteri LHK, Menlu, Menkeu, Menteri BUMN, Menteri PUPR, kemudian Seskab, dan dari pihak swasta yaitu Ketua KADIN.(tur)
