Plt. Sekda Kalteng: Rilis Kinerja 2025 Jadi Sarana Transparansi Pemerintahan Daerah
PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Leonard S. Ampung menegaskan bahwa rilis penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2025 di manfaatkan sebagai sarana penyampaian informasi publik terkait kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sepanjang satu tahun terakhir.
Hal tersebut di sampaikan Leonard S. Ampung dalam sambutannya saat menghadiri kegiatan rilis kinerja yang di gelar di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Rabu (31/12/2025), bersama Gubernur H. Agustiar Sabran, Wakil Gubernur H. Edy Pratowo, unsur Forkopimda, serta jajaran kepala perangkat daerah.
Leonard menjelaskan, informasi yang di sampaikan kepada publik mencakup kinerja penyelenggaraan pemerintahan di berbagai sektor, mulai dari pemerintahan, pembangunan, hingga kemasyarakatan. Selain itu, rilis tersebut juga memuat keterpaduan kebijakan daerah dengan aspek pertahanan dan keamanan, stabilitas ekonomi, serta kondisi makro daerah Kalimantan Tengah.
“Forum ini di manfaatkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat terkait kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang Tahun 2025,” ujar Leonard.
Ia menegaskan, bahwa pelaksanaan rilis kinerja tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi publik.
Efisiensi, Kolaborasi, Dan Keterbukaan
“Forum ini menjadi wujud komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi publik, sekaligus sebagai sarana komunikasi strategis antara pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut Leonard menyampaikan, bahwa sepanjang Tahun 2025 pemerintah daerah menghadapi dinamika pengelolaan anggaran, termasuk adanya kebijakan efisiensi APBD dari Rp10,5 triliun menjadi Rp8,35 triliun. Namun demikian, kinerja pemerintahan tetap di jaga agar pelayanan publik berjalan optimal.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah provinsi, DPRD, Forkopimda, pemerintah kabupaten dan kota, serta dukungan masyarakat menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas pemerintahan dan keberlanjutan pembangunan daerah.
Leonard juga menegaskan, bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah dengan agenda pembangunan nasional, termasuk dukungan terhadap program strategis nasional dan Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Menutup keterangannya, Leonard menekankan bahwa meskipun kondisi fiskal daerah ke depan cukup menantang dengan APBD Tahun 2026 sebesar Rp5,3 triliun dan belanja operasional sebesar Rp1,6 triliunpemerintah daerah tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Efisiensi, kolaborasi, dan keterbukaan menjadi kunci agar pelayanan publik tetap berjalan optimal dan pembangunan daerah terus berkelanjutan,” pungkas Leonard S. Ampung. (pra)
EDITOR: EKO
