Pulang Kampung Tak Dilarang

PALANGKA RAYA, Kalteng.co - Kebingungan masyarakat terkait larangan mudik lokal atau antarkabupaten/kota akhirnya terjawab. Pemerintah daerah memastikan tidak melarang masyarakat yang ingin mudik atau melakukan perjalanan pulang ke kampung halaman dalam wilayah provinsi. Surat Edaran Satgas Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Larangan Mudik Lebaran hanya di berlakukan untuk pemudik dari luar Provinsi Kalteng. Kapolda Kalteng Irjen Pol Dedi Prasetyo melalui Kabid Humas Kombes Pol Eko Saputro menegaskan, mudik antarkabupaten/kota di dalam wilayah Kalteng dibolehkan alias tidak di larang. Namun jika di temukan pemudik dari luar Kalteng, maka akan di suruh putar balik. "Untuk mudik lintas kabupaten masih di perkenankan, tapi tim yang berada di posko penyekatan akan melakukan tes rapid antigen secara acak terhadap mereka yang melintas," tegas Kabid Humas Polda Kalteng Kombes Eko Saputro kepada media di halaman Mapolda Kalteng, kemarin. Jika di temukan pemudik yang hasil pemeriksaannya positif Covid-19, maka akan segera di ambil tindakan sesuai protokol kesehatan. "Kami akan terus melakukan pemantauan. Jika ada perkembangan ke depan dan terjadi peningkatan kasus Covid-19, maka polda juga akan mengambil langkah konkret agar persebaran virus tidak meluas dan bertambah banyak kasus," tambahnya. Begitu juga jika di temukan pemudik nakal alias melewati jalur tikus, maka akan di tindak tegas dan di suruh putar balik kembali ke daerah asalnya. Pihaknya juga akan melakukan penyekatan di titik tujuh titik penyekatan yang ada di empat polres, yakni Kapuas, Barito Timur, Lamandau, dan Sukamara. Oleh karena itu, di harapkan masyarakat yang berada di Kalteng maupun luar Kalteng memperhatikan larangan tersebut."Semua itu di lakukan untuk kepentingan dan keselamatan bersama. Jangan sampai persebaran virus kian bertambah hanya karena kita tidak menjalankan prokes seperti. Selalu mengenakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan wajib di perhatikan," tegasnya. Sinergi Kepolisan Bersama Satgas Covid-19 Terpisah, Sekda Kalteng Fahrizal Fitri berharap masyarakat yang melakukan perjalanan dalam wilayah Kalteng dalam kondisi sehat dan mengantongi dokumen bebas Covid-19, karena akan ada pengecekan di setiap posko pengawasan. "Karena ada posko-posko pengecekan antarkabupaten selama pemberlakuan larangan mudik dari 6 hingga 17 Mei," kata sekda saat di temui di Kantor Gubernur Kalteng, kemarin. Di ungkapkannya, pengawasan pada posko perbatasan kabupaten/kota merupakan sinergi kepolisian bersama satgas Covid-19 dan pemerintah daerah. Di setiap posko itu akan di lakukan pengecekan berkenaan kepatuhan terhadap protokol kesehatan, mulai dari penggunaan masker hingga dokumen kesehatan. Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Kalteng Yulindra Dedy mengatakan, dengan ada nya pengetatan arus perjalanan orang di wilayah Kalteng, masyarakat Kalteng yang berkepentingan melakukan perjalanan wajib mematuhi protokol kesehatan. Pihak nya berharap warga yang melakukan perjalanan menjamin diri nya sehat. "Kami minta semua kabupaten/kota bersinergi dengan kepolisian yang melaksanakan Operasi Ketupat Telabang," ucapnya. Mengawasi Kepatuhan Protokol Kesehatan Masyarakat Di jelaskannya, salah satu hal yang di lakukan petugas di posko perbatasan adalah mengawasi kepatuhan penerapan protokol kesehatan oleh masyarakat. "Jangan sampai dengan adanya mudik lebaran ini, termasuk di Kalteng, terjadi ledakan kasus Covid-19, apalagi saat ini kasus Covid-19 di Kalteng sudah melandai, jangan biarkan meningkat lagi," ungkapnya. Dalam rangka memastikan orang yang melakukan perjalanan antarkabupaten di Kalteng sehat dan bebas Covid-19, beberapa kabupaten sudah menyiapkan layanan pemeriksaan antigen. Salah satunya di Kabupaten Lamandau. "Jadi masyarakat yang melakukan perjalanan tanpa mengantongi dokumen kesehatan bisa di fasilitasi di posko-posko itu," pungkasnya. Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palangka Raya Alman Parluhutan Pakpahan mengungkapkan, sejauh ini pihak nya belum mendapat instruksi apapun tentang pemberian stiker khusus pada kendaraan yang di bolehkan beroperasi selama masa penyekatan. Di katakannya, saat ini pihaknya hanya mendapat arahan untuk memberi sosialisasi kepada masyarakat terkait larangan mudik. Juga di minta untuk mem-back up TNI dan Polri. Alman mengaku pihak nya siap mengerahkan personel jika di butuhkan untuk terjun ke pos-pos penyekatan. “Sejauh ini kami belum dapat info soal pemasangan stiker khusus, kami hanya mem-back up saja, untuk info lebih lengkap bisa menghubungi kapolresta selaku koordinator pos penyekatan,” pungkasnya. Batas Provinsi Mulai Di tutup Kebijakan pemerintah melarang masyarakat mudik untuk merayaan Idulfitri 1442 Hijriah mulai di berlakukan hari ini (6/5). Pengawasan pada pos penyekatan di wilayah perbatasan Kalteng dan Kalsel, tepatnya di Km 12,5 Anjir Serapat, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas akan di perketat. "Kita menutup dengan pengetatan perbatasan Kalteng-Kalsel mulai Kamis (6/5) pukul 00.00 WIB. Ingat, di larang mudik," tegas Kapolres Kapuas AKBP Manang Soebeti melalui Kapolsek Kapuas Timur Iptu Eko Sutrisno, Rabu (5/5). Kapolsek menambahkan, warga yang boleh melintas hanyalah yang sesuai ketentuan dalam Surat Keputusan (SK) Satgas Penanganan Covid-19, dan Surat Edaran Gubernur Kalteng, dengan syarat utama yakni wajib menunjukkan dokumen pemeriksaaan rapid antigen dengan hasil negatif. "Kami imbau masyarakat untuk tidak perlu memaksakan datang ke Kalteng, karena pengetatan di berlakukan, kami tidak sungkan untuk suruh putar balik," tegasnya. Pemerintah Kabupaten Kapuas pun akan membatasi orang yang masuk ke wilayah Kapuas. Menurutnya kebijakan itu sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Satgas Penanganan Covid-19 Pusat Nomor 12 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri, SK Satgas Penanganan Covid-19 Pusat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Larangan Mudik, serta Surat Edaran Gubernur Kalteng tentang Pengaturan Khusus Orang Masuk ke Wilayah Kalteng. "Tidak di anjurkan untuk mudik. Namun karena wilayah Kalteng tidak di atur aglomerasi, maka masyarakat yang melakukan perjalanan, semisal dari Pulang Pisau dan Palangka Raya ke Kapuas, itu di bolehkan, tapi harus ikuti aturan yang berlaku yakni wajib membawa keterangan pemeriksaan rapid antigen dengan hasil negatif," tegasnya. Sinaga menambahkan, dalam ketentuan itu tertera bahwa ada empat perjalanan yang di bolehkan selama masa larangan dari 6 hingga 17 Mei, yakni tranportasi logistik, tujuan persalinan, sakit, dan perjalanan dinas. "Jadi di luar itu di larang, apalagi mudik," tutupnya. Pengusaha Travel Masih Berharap Kelonggaran Perjalanan Antarprovinsi “Kami selalu mengikuti aturan pemerintah, tetapi kami juga minta solusi dari pemerintah, karena kami ini juga bekerja demi sesuap nasi untuk keluarga,” kata pria yang mengaku sudah lebih dari dua tahun menjalani usaha jasa transportasi darat ini. Solusi pemerintah di anggap penting bagi para sopir dan pengusaha travel, agar ada kejelasan terkait nasib para sopir travel apabila aturan pemerintah itu di berlakukan. Iwan mengaku sempat merasa senang mendengar kabar Pemprov Kalteng memberikan kelonggaran bagi masyarakat untuk bisa melakukan perjalanan atau mudik antarkabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Kalteng. Namun ia juga berharap kelonggaran itu bisa di berlakukan juga untuk perjalanan antarprovinsi. “Kalau bisa untuk angkutan antarprovinsi di perbolehkan beroperasi juga,” ujar Iwan. Iwan mengaku, pihak pengelola CV Banjar Sejahtera sangat ketat menerapkan protokol kesehatan terhadap penumpang maupun sopir travel. “Penumpang dan sopir wajib pakai masker, juga ada penerapan jarak antarpenumpang,” ucapnya lagi. Sementara itu, seorang sopir travel bernama Agus mengaku sangat keberatan dengan adanya larangan bagi para sopir angkutan travel untuk membawa penumpang pada masa mudik lebaran. Menurutnya, larangan tersebut sama saja mematikan usaha para sopir angkutan travel. “Jangankan untuk cari pendapatan buat lebaran, untuk uang makan hari-hari saja sudah susah,” tuturnya. Ia bersikeras untuk tetap mencari penumpang selama masa larangan mudik 6-17 Mei, karena itulah mata pencariannya. “Terus terang kalau di bilang takut sama virus corona, saya memang takut, tapi mau gimana lagi, lebih baik mati karena corona daripada anak dan bini di rumah mati kelaparan,” timpal nya. Operasi Ketupat Melibatkan 1.552 Personel Operasi Ketupat Telabang 2021 yang di laksanakan dari 6 Mei hingga 17 Mei nanti melibatkan 1.552 personel kepolisian. Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran yang membacakan sambutan Kapolri Jenderal Polisi Listiyo Sigit Prabowo mengatakan, apel gelar pasukan Operasi Ketupat Telabang 2021 di gelar serentak se-Indonesia. Belakangan ini Indonesia di hadapkan dengan berbagai permasalahan serius, baik penanganan Covid-19, pengamanan pilkada akhir tahun 2020, maupun aksi kriminalisasi, terorisme, dan bencana alam. "Kita bersyukur semua penanganan nya berjalan dengan baik, meski belum dapat di katakan sempurna. Itu semua berkat kerja sama masyarakat dan sinergisme dengan lembaga terkait," ucapnya. Apel yang di gelar kemarin petang sebagai pengecekan akhir kesiapan pelaksanaan Operasi Ketupat Telabang 2021 dalam rangka pengamanan Hari Raya Idulfitri 1442 Hijriah. Mengingat masih dalam masa pandemi Covid-19, maka keterlibatan pasukan dalam giat ini tidak terlalu banyak. Di harapkan jumlah tersebut mewakili semua unsur yang terlibat dalam operasi . Operasi ini di laksanakan untuk memberi jaminan keamanan dan pelayanan bagi masyarakat, sehingga dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan dan merayakan Idulfitri 1442 Hijriah dengan aman, nyaman, tertib, dan lancar. Masyarakat Di ajak Untuk Mendukung Penuh Kebijakan Pemerintah Hingga saat ini pemerintahan terus berupaya menekan laju persebaran Covid-19 melalui berbagai cara dan kebijakan, seperti mengawasi disiplin masyarakat terhadap penerapan prokes, vaksinasi massal, penerapan PPM mikro, serta kebijakan larangan mudik. Masyarakat di ajak untuk mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam menekan laju persebaran Covid-19. Karena itu kegiatan keagamaan harus di lakukan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai SE Kementerian Agama. "Melalui apel gelar pasukan Operasi Ketupat Telabang 2021 ini, mari kita tingkatkan sinergi Polri dengan instansi terkait dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang merayakan Idulfitri 1442 Hijriah," tutur gubernur. Di tegaskan orang nomor satu di Kalteng ini, personel yang di percayakan melaksanakan tugas pengamanan di lapangan harus menjalankan nya dengan penuh tanggung jawab . Semua petugas yang tergabung dalam posko pengamanan dan pelayanan di minta mempersiapkan mental dan fisik. Hindari sikap tidak simpatik, selalu melakukan deteksi dini, meningkatkan kepekaan dan kewaspadaan, gelar kekuatan Polri pada pos dan titik kerawanan serta kemacetan lalu lintas, mengutamakan keselamatan anggota yang bertugas, serta selalu waspada tiap saat. Selain itu, lanjut gubernur, dalam memberi rasa aman bagi masyarakat yang merayakan Idulfitri, kepolisian di minta mencegah aksi balap liar, menggandeng toko agama dan stakeholder agar tidak melakukan takbir keliling, cegah warga yang ingin bermain petasan. Selain itu berkoordinasi dengan satgas Covid-19 melakukan pengawasan di objek-objek wisata. Para petugas di lapangan di minta untuk menjalin kerja sama yang harmonis serta bertindak tegas dan humanis. (nue/sja/ahm/alh/abw/ce/ala)

Pulang Kampung Tak Dilarang

Operasi Ketupat Melibatkan
1.552 Personel

Azuba

Palangka Raya Capai Suhu Tertinggi se-Indonesia, Ini Anjuran Wali Kota

Letkol Heri Pujiyanto Wafat, Duka Selimuti Korem 102/Panju Panjung

Penghapusan Tekon, Ini Dampaknya bagi Kinerja Pemkab Lamandau

Reformasi Birokrasi, Bupati Lamandau Target Predikat B

Bapenda Sasar 30 Pelaku Usaha, Kejar Wajib Pajak Baru Demi Dongkrak PAD

BPBD Mura Imbau Warga Waspada Banjir

Operasi Ketupat Melibatkan 1.552 Personel

Azuba

Pengamen Jalanan di Bawah Umur Perlu Ditertibkan

Waspadai Klaster Perkantoran

Related Articles

Terekam CCTV! Polisi Buru Dua Pria Jambret Kalung Emas Milik Warga Palangka Raya

DPRD Dorong Disdik Palangka Raya Benahi Penataan Guru

Subandi: Momentum HUT ke-61 Pemko Harus Diiringi Peningkatan Pelayanan Publik

HUT Bhayangkara ke-80, Kapolda Kalteng Ulurkan Tangan untuk Korban Kebakaran