Sahli Gubernur Yuas Elko Hadiri Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Agustus 2024
PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, turut menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 yang dilaksanakan secara virtual pada Senin, (12/8/2024). Rakor ini digelar di Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, dengan dipimpin oleh Plt Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir.
Dalam pertemuan tersebut, Direktur Direktorat Statistik Harga Badan Pusat Statistik (BPS), Windhiarso Ponco, memaparkan bahwa deflasi pada bulan Juli 2024 sebagian besar disebabkan oleh penurunan harga yang signifikan pada komponen harga bergejolak. “Komoditas hortikultura seperti bawang merah, tomat, dan cabai merah, serta komoditas pangan lainnya seperti beras, daging ayam ras, dan telur ayam ras menjadi penyumbang utama deflasi dalam empat bulan terakhir,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan, bahwa jumlah Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu kedua Agustus 2024 lebih banyak dibandingkan dengan yang mengalami kenaikan. “Jumlah daerah yang mencatatkan kenaikan IPH juga menurun dibandingkan periode sebelumnya,” tambahnya. Namun demikian, Windhiarso juga menyampaikan bahwa beberapa komoditas mengalami kenaikan harga. Misalnya, harga cabai rawit meningkat sebesar 18,85% hingga minggu kedua Agustus 2024 dibandingkan bulan Juli.
“Sementara itu, harga beras juga masih menunjukkan kenaikan sebesar 0,13%, dan harga minyak goreng naik 0,27% dibandingkan bulan sebelumnya. Di sisi lain, harga cabai merah justru turun sebesar 2,82% pada periode yang sama,” ujar Windhiarso. Usai mengikuti Rakor, Yuas Elko menyampaikan beberapa komoditas yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam upaya menekan angka inflasi di Kalimantan Tengah, yaitu beras, cabai rawit, cabai merah, bawang merah, bawang putih, gula, dan minyak goreng. “Terlebih lagi, saat ini kita sudah memasuki musim kemarau,” ujarnya.
Yuas Elko juga menekankan, pentingnya peran Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk terus melaksanakan berbagai inisiatif pengendalian inflasi, seperti menggelar pasar murah, pasar penyeimbang, serta mempercepat perluasan lahan pertanian padi guna menghadapi tantangan inflasi di musim kemarau. “Seluruh Tim Percepatan Inflasi Daerah (TPID) di Kabupaten/Kota harus kompak dan bersinergi, serta memastikan adanya alokasi anggaran yang memadai untuk mengantisipasi lonjakan inflasi,” pungkasnya. (pra)
EDITOR : TOPAN
