KUALA KAPUAS,Kalteng.co – Pemerintah Kabupaten Kapuas akan melakukan langkah efisiensi dan penyesuaian anggaran pada tahun 2026, menyusul adanya pengurangan transfer keuangan daerah dari pemerintah pusat yang berdampak langsung terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kapuas, Dr. Usis I. Sangkai, mengatakan bahwa pemerintah daerah telah menerima informasi resmi dari pusat mengenai penyesuaian dana transfer tersebut.
“Kalau di tahun 2025 APBD kita bisa di atas Rp3 triliun, bahkan sampai Rp4 triliun, sekarang berdasarkan rapat kami di TAPD, APBD Kabupaten Kapuas berkisar antara Rp2,2 triliun,” ujar Usis I. Sangkai, Rabu (8/10/2025).
Ia menjelaskan, pengurangan transfer tersebut berdampak pada kegiatan pembangunan di Kabupaten Kapuas karena sejumlah dana yang seharusnya diterima kini mengalami pemotongan. Pemerintah daerah pun harus menyesuaikan program dan kebijakan dengan arahan pemerintah pusat.
“Artinya, apa yang sudah diprogramkan oleh pemerintah pusat, termasuk program makan bergizi gratis dan penanggulangan kemiskinan ekstrem, kita sesuaikan dengan anggaran yang ada. Ke depan, Pemerintah Kabupaten Kapuas akan berhemat dan melakukan efisiensi, serta fokus pada pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Kapuas,” jelasnya.
Usis menambahkan, penurunan transfer keuangan juga terjadi pada sumber-sumber lain, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH). Karena itu, Pemkab Kapuas akan berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pengelolaan sumber daya alam dan dunia usaha.
“Saya sudah melapor ke Pak Bupati agar pendapatan dari sumber-sumber lainnya kita tingkatkan. Kita akan turun ke dunia usaha yang ada di Kabupaten Kapuas untuk memperkuat PAD dari retribusi,” ungkapnya.
Meski demikian, ia memastikan kebijakan efisiensi tidak akan membebani masyarakat kecil.
“Untuk masyarakat kelas bawah, kita akan menyesuaikan agar kesejahteraan mereka tetap terjaga. Kapuas ini penghasil padi terbesar di Kalimantan Tengah, dan sektor pertanian akan tetap kita kelola agar masyarakat bisa bertahan,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati Kapuas HM Wiyatno membenarkan adanya penurunan cukup besar pada dana transfer keuangan dari pemerintah pusat, yakni sekitar Rp700 miliar.
“Pengurangan transfer ke daerah ini hampir terjadi di semua kabupaten dan provinsi di Indonesia,” ujar Wiyatno.
Ia juga mengungkapkan bahwa sejumlah kepala daerah di Indonesia menyampaikan keluhan terkait pengurangan dana tersebut.
“Beberapa waktu lalu saya lihat ada beberapa gubernur yang bertemu dengan Menteri Keuangan terkait hal ini, karena memang banyak kepala daerah yang merasa keberatan dengan besarnya nilai pengurangan transfer,” katanya.
Bupati berharap agar seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas dapat menggunakan anggaran dengan lebih bijak dan tepat sasaran.(pra)
EDITOR:TOPAN
