Hadapi Dampak Kenaikan BBM, Agustiar Sabran Perkuat Pengendalian Harga dan Distribusi Energi di Palangka Raya
PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengambil langkah cepat dalam mengantisipasi dampak penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) dengan memperkuat koordinasi lintas sektor guna menjaga stabilitas harga dan distribusi energi.
Langkah tersebut dipimpin langsung Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, dalam rapat koordinasi yang digelar di Rumah Jabatan Gubernur, Senin (20/4/2026). Dalam arahannya, gubernur menegaskan bahwa kenaikan harga BBM memiliki efek domino terhadap berbagai sektor, mulai dari distribusi barang hingga harga kebutuhan pokok yang berpotensi memicu inflasi daerah.
“Karena itu, langkah antisipasi harus dilakukan secara terukur dan terkoordinasi agar dampaknya tidak memberatkan masyarakat,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, kebutuhan BBM di Kalimantan Tengah tergolong tinggi, ditopang oleh sejumlah fasilitas distribusi di wilayah strategis seperti Pulang Pisau, Sampit, dan Pangkalan Bun. Untuk itu, distribusi harus dikelola secara tepat sasaran, khususnya di kawasan dengan aktivitas ekonomi tinggi seperti perkebunan, pertambangan, dan pertanian.
Selain memastikan ketersediaan pasokan, pengawasan distribusi juga menjadi fokus utama. Pemanfaatan teknologi seperti sistem pemantauan berbasis GPS hingga pengawasan langsung di SPBU dinilai penting untuk mencegah potensi penyimpangan.
“Distribusi harus diawasi ketat agar subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” tegasnya. Gubernur juga mendorong pengaturan pola penyaluran BBM, termasuk pemisahan jadwal layanan antara BBM subsidi dan non-subsidi guna mengurangi antrean serta meningkatkan efisiensi pelayanan di lapangan.
Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Kalteng, Linae Victoria Aden, menekankan pentingnya sinergi dengan Pertamina serta pemangku kepentingan lainnya untuk menjaga stabilitas pasokan BBM dan LPG. Ia menegaskan bahwa pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi dan LPG 3 kilogram harus diperketat guna mencegah praktik penimbunan maupun penyalahgunaan.
“Pengendalian inflasi juga harus berjalan paralel melalui pemantauan harga, inspeksi pasar, dan intervensi jika terjadi lonjakan,” jelasnya. Upaya perlindungan masyarakat juga terus diperkuat melalui program bantuan sosial, operasi pasar, hingga penyediaan layanan pengaduan publik. “Transparansi informasi menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan menghindari kepanikan,” tambahnya.
Di sisi lain, pihak Pertamina telah menyiapkan langkah antisipatif dengan memperkuat cadangan stok, memantau distribusi secara real time, serta mengoptimalkan sistem logistik guna memastikan kelancaran pasokan energi di daerah. Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari komitmen Pemprov Kalteng dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah dinamika kebijakan energi nasional yang berdampak langsung terhadap masyarakat. (pra)
