PALANGKA RAYA-Selama masa pemerintahan Gubernur H Sugianto Sabran dan Wakil Gubernur Habib Ismail Bin Yahya, ada banyak pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di semua wilayah Provinsi Kalteng. Upaya menuntaskan semua proyek fisik hingga 100 persen membuahkan hasil.
Pencapaian di bidang infrastruktur membawa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalteng meraih penghargaan dari Kementerian PUPR pada akhir November 2019 lalu.
“Selain kebijakan yang dilakukan, ini adalah kerja keras bersama semua jajaran. Kalteng menjadi salah satu provinsi yang memenuhi syarat dan sangat strategis menetukan perekonomian masyarakat, seperti akses pelabuhan, daerah tertinggal, tempat wisata, dan lainnya,” kata calon gubernur nomor urut 2, Sugianto Sabran.
Tentunya bukan hanya dana alokasi khusus, tapi dana alokasi umum juga diberlakukan sama. Hal ini menunjukkan kepada masyarakat bahwa pemerintah daerah selalu hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat khususnya permasalahan infrastruktur, demi mewujudkan Kalteng yang lebih bermartabat, elok, religius, kuat, amanah, dan harmonis (BERKAH).
“Dengan demikian masyarakat mengetahui bahwa pemerintah selalu hadir jika ada masalah, karena seorang gubernur akan selalu memikirkan kepentingan masyarakat luas,” tegasnya.
Menurutnya infrastruktur yang kian mantap melalui pembangunan yang terus digencarkan, bukan hanya difokuskan pada wilayah perkotaan, tetapi juga merata di seluruh wilayah Kalteng dan menyasar hingga daerah-daerah pelosok.
“Karena infrastruktur menjadi perhatian pemprov. Bukan hanya soal jalan, tapi juga jembatan dan lainnya. Pembangunan infrastruktur yang sudah selesai maupun yang masih dilaksanakan jad perhatian kami. Tentunya yang belum selesai akan dituntaskan. Kita semua tentu tahu betapa pentingnya pembangunan infrastruktur di Kalteng ini,” tambahnya.
Infrastruktur yang memadai tentunya akan menekan biaya ekonomi masyarakat. Pengembangan dan pengiriman hasil komoditas seperti karet, buah-buahan, dan lainnya akan maksimal. Dengan demikian gairah perekonomian akan lebih terlihat.
Di bawah komandonya, sudah ada beberapa bukti kinerja pembangunan infrastruktur. Hal ini menunjukkan keseriusan seorang pemimpin untuk menyelesaikan pembangunan di Kalteng secara merata. Ia juga selalu mengingatkan kepada semua pihak agar bekerja keras dan bahu-membahu membangun daerah. Cara yang paling sederhana adalah dengan merawat infrastruktur yang telah dibangun.
Tahun 2019 lalu, di bawah pemerintahan H Sugianto Sabran, Kalteng sukses meraih penghargaan dari Kementerian PUPR kategori pengelolaan infrastruktur terkait dana alokasi khusus (DAK) untuk wilayah tengah Indonesia.
Selanjutnya pada tahun 2020 ini, pemprov kembali mendapatkan penghargaan atas pembangunan jalan dan jembatan. H Sugianto Sabran menyampaikan rasa bangga dan mengapresiasi kinerja dan kerja sama semua pihak dalam menuntaskan pembangunan infrastruktur selama ini.
Dengan adanya penghargaan itu memberi motivasi dan semangat untuk menyelesaikan pembangunan yang belum terselesaikan.
Diakuinya bahwa semua pencapaian tersebut juga tak lepas dari dukungan dan campur tangan pemerintah pusat, melalui Presiden Joko Widodo beserta jajaran menteri kabinetnya.
Ada banyak pencapaian lain yang telah diraih, seperti menuntaskan pembangunan dua jembatan di Barito Selatan, pembangunan jembatan layang di Pangkalan Bun Kolam, dan pembangunan jembatan di Barito Utara.
Selain itu, pembangunan pile slab di wilayah Bukit Rawi untuk mengatasi persoalan banjir. Jembatan di ruas jalan Palangka Raya-Bagugus ini merupakan jalan nasional penghubung Kota Palangka Raya dengan enam kabupaten di Kalteng.
Ke depannya, lanjut Sugianto, ia bersama H Edy Pratowo bertekad fokus merealisasikan program serta visi dan misi demi Kalteng yang maju, mandiri, dan adil. Keduanya ingin membawa masyarakat Kalteng hidup lebih sejahtera.
Sugianto dan Edy juga ingin menyelesaikan pemantapan rencana tata ruang wilayah provinsi (RTRWP), pengelolaan infrastruktur, pengelolaan SDA, pengendalian inflasi, pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, pemantapan tata kelolah pemerintah daerah, pendidikan, kesehatan dan pariwisata, pengelola lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta pengelolaan pendapatan daerah. (nue/ce/ala)
